KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IX DPR RI meminta agar vaksin virus corona (Covid-19) yang diberikan secara gratis ditambah jumlahnya. Saat ini perbandingan vaksin program yang gratis dengan vaksin mandiri sebesar 30% berbanding 70%.

Pada rapat kerja, Komisi IX meminta perbandingan tersebut di balik sehingga mayoritas vaksin diberikan secara gratis sebanyak 70%.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, terkait proporsi skema vaksin program lebih besar dari vaksin mandiri dari target vaksinasi nasional tersebut akan di putuskan oleh pemerintah pada waktunya.

“Hal itu nanti akan kita putuskan secara komprehensif terkait komposisi, jumlah, waktu, target beserta anggarannya pada waktunya,” jelas Askolani kepada Kontan.co.id, Minggu (13/12).

Sebab, dalam penyaluran vaksin Covi-19 tersebut pemerintah masih terus mengulas dan mempersiapkan dengan tepat untuk menentukan anggaran yang pastinya.

Baca Juga: Bio Farma pastikan pre-order vaksinasi Covid-19 jalur mandiri belum dibuka

Sementara itu, menurut Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah saat ini belum melakukan pembahasan terkait anggaran tersebut.

“Belum ada pembahasan lagi, nanti saja menunggu Rapat Kabinet atau Ratas soal ini,” tutupnya.

Adapun dapat rapat kerja komisi IX DPR pada (10/12) pembelian vaksin Covid-19 secara mandiri dinilai akan memberatkan bagi masyarakat. Apalagi hal tersebut dilakukan di tengah terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dalam catatan KONTAN, Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati juga mengungkapkan bahwa tahun 2021 mendatang akan ada tambahan beban dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu pemberian vaksin secara gratis harus dilakukan oleh pemerintah.

Asal tahu saja total target vaksinasi di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebanyak 107 juta orang. Sebelumnya peserta vaksinasi program sebanyak 32 juta orang dan vaksinasi mandiri sebanyak 75 juta orang.

Sementara menurut Ekonom CORE Piter Abdullah menilai, dengan menambah porsi vaksin secara gratis sebanyak 70% merupakan usulan yang baik bagi pemerintah.

“Semakin banyak yang gratis tentunya semakin baik. Hendaknya seluruh masyarakat tidak mampu semua mendapatkan vaksin secara gratis dan hanya mereka yang mampu yang tidak gratis,” katanya.

Baca Juga: Pemerintah belum tetapkan harga vaksin Covid-19

Adapun dengan penambahan vaksin gratis tentunya akan meningkatkan beban anggaran serta berpotensi melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Piter, meski harus menambah beban anggaran pada penambahan vaksin namun anggaran di tahun depan tentu sudah disusun dengan tujuan dan alokasinya masing-masing.

“Sehingga penambahan beban vaksin gratis seharusnya tidak mengurangi anggaran yang lain. Namun demikian masyarakat juga seharusnya menerima konsekuensi dengan tidak memprotes adanya penambahan utang pemerintah yang diakibatkan oleh tambahan vaksin gratis,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto