KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi kerja sopir truk menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, para pengemudi tidak cukup hanya diberi upah layak, tapi juga perlu jaminan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan.

“Upahnya bagaimana? Benefit untuk jaminan kesehatannya bagaimana? Jaminan ketenagakerjaannya juga harus dipastikan agar menyeluruh,” ujar AHY, seusai Rapat Koordinasi Penanganan Kendaraan Over Dimension-Over Loading (ODOL), pekan lalu.

Bagi AHY, menciptakan lapangan kerja tak cukup. Pemerintah juga harus menjamin peningkatan kualitas hidup para pekerja logistik.

Ide Bisnis Buntung? Langganan Business Insight Biar Makin Untung

Terkait nasib sopir truk, Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) berharap, pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum mengimplementasikan kebijakan Zero ODOL.

Baca Juga: RUU ODOL Ramai Diprotes Sopir Truk lewat Demonstrasi, Apa Itu?

Serikat yang didirikan Nahdlatul Ulama (NU) itu mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan data atau rencana teknokratik plan (pendekatan ilmiah dan analisis mendalam) terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.

“Kita harus menggunakan pendekatan transisi berkeadilan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat Irham Ali Saifuddin, Presiden K-Sarbumusi, dalam keterangannya, Kamis (17/7). 

Menurut dia, harus ada solusi terhadap dampak Zero ODOL itu nantinya. “Artinya, pemerintah harus menyiapkan atau memperbaiki dulu sistem transportasi yang ada saat ini. Begitu juga dari kesiapan masyarakat,” katanya.

Dia menuturkan para sopir itu bukan pegawai yang menerima upah berdasarkan gaji bulanan. Dia memperkirakan lebih dari 90%  penghasilan para sopir itu berdasarkan pesanan dari pemilik barang atau based on order. Sementara, umumnya para pemilik barang enggak menggunakan mereka jika truk tidak ODOL karena ingin efisiensi biaya transportasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News