JAKARTA. Kampanye hitam dan berbagai serangan terkait isu lingkungan membuat pengusaha perkebunan gerah. Tidak hanya membawa image buruk bagi bisnis, kampanye hitam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu telah mendongkrak biaya produksi.  

Salah satu yang paling terkena adalah pengusaha perkebunan kelapa sawit. Mereka mengaku harus membayar lebih banyak untuk mendapat berbagai sertifikasi ramah lingkungan, termasuk terbebani berbagai regulasi baru di pasar ekspor.

Itulah sebabnya jika pada 2009 lalu, untuk memproduksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hanya dibutuhkan biaya sekitar US$ 200 per ton, saat ini melonjak lebih dari 100% menjadi sekitar US$ 500 per ton. "Daya saing CPO Indonesia terus ditekan berbagai kampanye negatif," kata Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam sebuah diskusi, pekan lalu.

Menurut Joko, melemahkan daya saing CPO memang menjadi tujuan utama produsen minyak nabati dunia melalui LSM dan lembaga-lembaga lain. Sebab, jika dibanding dengan minyak nabati lain seperti minyak kedelai atau bunga matahari, CPO paling efisien dan produktif.

Oleh karena itulah, Joko meminta Pemerintah Indonesia berperan lebih besar dalam menghadapi berbagai kampanye negatif itu. Apalagi sekarang, tidak hanya harus menghadapi LSM, berbagai negara maju dunia, seperti Eropa dan Amerika telah menerapkan hambatan non-tarif berupa regulasi yang membebani ekspor CPO Indonesia.

Tidak hanya melemahkan daya saing dan efisiensi produksi CPO, kampanye negatif LSM juga telah membuat industri CPO kesulitan berekspansi meningkatkan produksi dan luas kebun.

Firman Subagyo, Wakil Komisi IV DPR RI yang membawahi masalah pertanian, mengatakan, banyak LSM yang bergerak di luar kontrol, sehingga mematikan sektor-sektor strategis nasional, seperti pertanian dan perkebunan.

Tidak hanya CPO, beberapa LSM juga telah menolak proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).  "Saya khawatir, desakan tersebut hanya menjadi alat dari kepentingan asing untuk memangkas proyek ketahanan pangan dan energi Indonesia. Itu tidak beralasan," ujarnya.

Oleh karena itu, Firman berharap, Pemerintah Indonesia tidak mudah diintervensi. "Indonesia adalah negara berdaulat," katanya. Apalagi proyek MIFEE, menurutnya, sangat penting untuk ketahanan pangan dan energi Indonesia.

Menteri Pertanian Suswono berjanji untuk tetap melanjutkan proyek MIFEE walau ada desakan penghentikan dari LSM karena dianggap merusak lingkungan. ”MIFEE tetap berjalan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa