KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan refocusing anggaran belanja tahun 2021 dari semula pagu sebesar Rp 11,35 triliun, kemudian dilakukan pemangkasan Rp 3,2 triliun menjadi Rp 8,14 triliun.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo memaparkan, sejumlah kegiatan di Ditjen Perhubungan Laut harus mengalami pemangkasan. Pertama pada kegiatan bidang lalu lintas dan angkatan laut dari pagu awal Rp 2,3 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Kedua kegiatan transportasi laut bidang kepelabuhanan dari pagu awal Rp 3,3 triliun menjadi Rp 2,1 triliun.

"Untuk kegiatan di kepelabuhanan ini kami mengambil langkah refocusing itu dengan mengurangi kegiatan tahun ini menjadi multi year contract hingga tahun depan. Kalau yang masih bisa beroperasi dengan minimalis kita tunda pekerjaannya jadi tahun depan, yang urgent sekali tetap dilaksanakan," jelas Agus saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (6/4).

Kemudian ketiga bidang kenavigasian dari pagu awal Rp 1,05 triliun menjadi Rp 709 miliar. Keempat, kegiatan keselamatan dan keamanan transportasi laut bidang perkapalan dan kepelautan diputuskan tidak dilakukan refocusing.

"Perkapalan dan kepelautan ini tidak terdampak refocusing karena hanya Rp 87 miliar. Jadi disana ada kegiatan bersama BPSDM Perhubungan untuk sertifikasi pelaut nelayan gratis kemudian juga untuk sertifikasi kapal," imbuhnya.

Baca Juga: Ada refocusing, anggaran Ditjen Perhubungan Udara berkurang jadi Rp 7,54 triliun

Selanjutnya refocusing dilakukan pada kegiatan bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan penunjang teknis dari pagu awal Rp 861 miliar menjadi Rp 522 miliar. Terakhir ada kegiatan dukungan manajemen teknis seperti belanja pegawai dan belanja operasional dari Rp 3,66 triliun dipangkas menjadi 3,26 triliun.

Agus menambahkan untuk program prioritas nasional di Perhubungan Laut tahun 2021 dari total alokasi Rp 3,63 triliun dipangkas menjadi Rp 2,39 triliun.

Agus tak menampik adanya refocusing tentu berdampak pada pembangunan prioritas nasional tahun 2021 di sektor laut. Selain mengubah proyek dari single year contract (SYC) menjadi multi year contract (MYC) pihaknya juga akan mencari sumber pendanaan lain melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Untuk kegiatan transportasi laut kami nanti akan memenuhi dengan meminta kepada Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pemanfaatan dana PNBP yang diperoleh oleh Perhubungan Laut masih dipakai 60%, kita ingin peningkatan meski ini cukup berat dan juga kami ingin meningkatkan juga PNBP-nya sehingga nanti bisa lebih dari itu dan bisa menutupi kekurangannya," imbuh Agus.

Adapun pembangunan infrastruktur di sektor laut yang mengalami dampak dari refocusing ialah, pembangunan pelabuhan baru, lanjutan pembangunan/penyelesaian faspel/KDP dari 28 lokasi menjadi 18 lokasi, pembangunan dan rehabilitasi gedung pelayanan Ditjen Perhubungan Laut dari 85 lokasi menjadi hanya 75 lokasi.

Pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran (menara suar, rambu suar, dan pelampung suar) dari 77 unit menjadi hanya 32 unit. Pembangunan dan rehabilitasi telekomunikasi pelayaran dari 19 paket menjadi 10 paket dan pembangunan kapal patroli dari 65 unit menjadi 35 unit.

Selanjutnya: Menhub: Larangan mudik Lebaran tahun ini sudah final

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .