KONTAN.CO.ID - Rencana pemerintah untuk menyalurkan seluruh bantuan pangan berupa beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atawa yang lebih dikenal voucer pangan di awal tahun depan, sepertinya, akan meleset. Pemerintah sepertinya menunda rencana itu karena belum bisa melakukan validasi seluruh penerima. 

Direktur Jenderal (Dirjen)  Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Andi ZA Dulung mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih mengkaji jumlah keluarga sasaran yang bisa menerima voucher pangan tahun depan. Walau pemerintah sudah memutuskan untuk memakai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, namun kini pemerintah masih menyiapkan data dan infrastruktur pendukung. "Belum diputuskan (jumlah penerima) masih digodok persiapannya," kata Andi kepada KONTAN, Sabtu (12/8).

Dia bilang, pemerintah masih melakukan sejumlah persiapan. Antara lain melakukan verifikasi data penerima voucer pangan dan kesiapan e-warung sebagai mitra penyalur voucer pangan. Karena masih banyaknya persiapan, Andi belum bisa memastikan rencana penyaluran voucher pangan di tahun depan apakah dilakukan bertahap atau serentak. "Diusahakan persiapannya dulu, baru akan timbul opsi lain," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto bilang, TNP2K masih terus melakukan mitigasi data penerima bantuan pangan untuk keperluan pembukaan rekening perbankan.  TNP2K akan bekerjasama dengan tim pendamping pemerintah daerah. "Kami masih lakukan mitigasi dan kami targetkan akhir tahun ini selesai," ujarnya.

Perbaiki data

Pada tahun depan, pemerintah menargetkan jumlah penerima voucer pangan sebanyak 10 juta rumah tangga sasaran. Dengan jumlah sebanyak itu, diperlukan persiapan infrastruktur seperti e-warung yang lebih banyak, termasuk dari sisi perbankan. 

Terkait hal itu, Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Pungky Purnomo Wibowo mengaku, kini kesiapan agen lembaga keuangan dan sistem pembayarannya sudah 95%. Sedangkan 5% sisa kesiapannya ditargetkan akan selesai pada Oktober 2017. 

Selain itu, dia bilang, juga perlu kesiapan infrastruktur lembaga keuangan butuh koordinasi BI dengan kementerian/lembaga terkait secara menyeluruh. "Proses validasi dan verifikasi data harus secepatnya sehingga kesiapan bantuan pangan non tunai itu bisa menyeluruh di tahun 2018," katanya, Minggu (13/8)

Peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal bilang, jika pemerintah masih belum bisa merealisasikan pengalihan rastra ke voucer pangan seluruhnya di tahun depan, pemerintah perlu memperkuat kembali program rastra yang selama ini sudah berjalan. 

Menurutnya, distribusi rastra masih dimungkinkan menjangkau daerah-daerah yang belum siap untuk beralih ke voucer pangan. Agar penyaluran rastra tetap sasaran pemerintah harus memperbaiki mekanisme distribusi rastra di luar Pulau Jawa dan melakukan pemutakhiran data data penerima. "Untuk daerah yang infrastrukturnya masih terbatas, program beras sejahtera bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Agar penyaluran subsidi pangan tersebut bisa efektif menurunkan angka kemiskinan,  menurut Faisal, pemerintah semestinya tak hanya menggenjot pemberian bantuan sosial tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan terutama untuk masyarakat kelas bawah. 

Sebab dia melihat ketersediaan lapangan kerja di sektor usaha mikro untuk kelas bawah masih terkendala dengan pembiayaan. Pemerintah perlu menjembatani masyarakat dengan perbankan untuk pendanaan masyarakat miskin menjalankan berusaha. Selain itu, "Program percepatan infrastruktur juga bisa digunakan untuk menyediakan lapangan kerja," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati