JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata menyiapkan dua rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, selain Perppu atas Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), SBY juga menyiapkan Perppu atas Undang-undang pemerintah daerah (Pemda).

"Perppu yang kedua merupakan perubahan substansi, karena adanya Peppu Pilkada," kata Denny, Kamis (2/10) di Istana Negara Jakarta.

Dalam Perppu yang kedua hanya mengganti pasal tentang kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Selain itu, tidak ada hal lain yang berbeda antara rancangan Perppu dan UU Pemda, yang disahkan DPR.

Sebelumnya, SBY berencana mengeluarkan Perppu sebagai bentuk ketidaksetujuannya atas UU Pilkada. Karena dalam UU Pilkada menyatakan, pemilihan kepala daerah akan dilakukan melalui DPRD. Sementara SBY menginginkan Pilkada dilakukan secara langsung, seperti selama ini, namun dengan beberapa tambahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan