KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak punya anggaran untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi  1,1 juta keluarga penerima manfaat (PKM) di wilayahnya. Padahal sebelumnya, Anies menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sanggup menyokong PKM di wilayah Jakarta.

“Dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), DKI Jakarta yang tadinya cover 1,1 juta warganya ternyata mereka tidak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat yang cover terhadap 1,1 juta (PKM) DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pusat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5).

Untuk itu, Menkeu bilang pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tadinya akan dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal dengan postur anggaran pembiayaan untuk  Covid-19 pemerintah sudah menganggarkan Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Wabah corona memutar balik kinerja pemerintah menekan kemiskinan

“Realisasi bansos tersebut artinya sudah makin merata. Kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover,” terang Sri Mulyani.

Baca Juga: Pemprov Jatim mulai cairkan bansos untuk warga terdampak Covid-19 di semua daerah

Menurutnya proses penyaluran bansos sampai dengan pekan ini kepada masyarakat terdampak  pandemi corona di Jabodetabek sudah mencapai 80%. 

Baca Juga: Cegah ekonomi semakin memburuk, Kemenkeu segerakan bansos di kuartal II

"Alokasi di minggu pertama kurang dari 10 % karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 %, artinya makin merata," ujar dia.

Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemsos) yang terkena efek Covid-19. Sementara itu untuk Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi  terdapat 600.000 KPM akan mendapatkan bantuan yang sama.

 Jabodetabek memang menjadi sasaran utama penyaluran bansos. Sebab penyebaran Covid-19 berpusat di wilayah ini. Terlebih wilayah padat ini sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat roda ekonomi jadi tersendat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon