KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum dibahas dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) untuk menjadi petinggi di salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Diketahui, Presiden Joko Widodo menggelar rapat TPA bersama seluruh kementerian dan lembaga pada Selasa (12/11/2019) lalu. Salah satu yang dibahas mengenai persoalan BUMN.

Baca Juga: Dirut baru Mandiri dan BTN masih misteri, Wamen BUMN: Diumumkannya Desember

"Belum dibahas di TPA, belum. Saya dengar, masih diproses. Yang khusus di TPA (kemarin) tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN. Memang hanya pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum. Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ia menambahkan, penunjukan Ahok sebagai direksi atau komisaris BUMN merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Karenanya ia menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada Presiden.

"Itu kewenangan presiden yang akan menentukan," lanjut dia. Wapres pun mengatakan, sedianya BUMN tak hanya soal Ahok. Ia mengatakan ada sejumlah BUMN yang direktur utamanya hengkang lantaran selesai masa jabatan atau menjadi wakil menteri.

Baca Juga: Erick Thohir menegaskan teroris bukan bagian dari BUMN

Ia pun mengatakan kekosongan pimpinan BUMN itu akan segera diselesaikan pemerintah sebelum berganti tahun. "Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosongan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," lanjut dia.

Editor: Noverius Laoli