KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kondisi pasar keuangan domestik pada awal Februari 2026 dinilai tengah berada dalam fase menantang menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sementara perubahan bobot indeks saham Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi sentimen negatif utama yang memicu gejolak di pasar modal sekaligus menekan nilai tukar rupiah. Founder Traderindo, Wahyu Laksono, menilai keputusan MSCI telah memunculkan kekhawatiran investor global terkait transparansi data
free float saham di Indonesia. Dampaknya, terjadi aliran modal asing keluar dari pasar saham yang berimbas langsung pada pelemahan rupiah.
Baca Juga: Sentimen MSCI dan Tekanan Global Bayangi Pergerakan Rupiah pada Februari 2026 "Sentimen dari MSCI telah memicu kekhawatiran mengenai transparansi data
free float saham di Indonesia. Hal ini menyebabkan aliran modal asing (
capital outflow) keluar dari pasar saham, yang secara langsung menekan rupiah," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id Minggu (1/2/2026). Wahyu memproyeksikan rupiah pada Februari 2026 bergerak di rentang Rp 16.700 hingga Rp 16.850 per dolar AS. Namun, jika tekanan jual asing berlanjut, rupiah berisiko menguji level psikologis baru di Rp 17.000 per dolar AS pada kuartal I-2026. Meski demikian, ia menilai pelemahan rupiah masih memiliki faktor penahan. Salah satunya adalah surplus neraca perdagangan Indonesia yang tercatat telah berlangsung selama 67 bulan berturut-turut hingga akhir 2025. Surplus tersebut menjadi bantalan fundamental agar depresiasi rupiah tidak berlangsung secara ekstrem. Dari sisi global, pelaku pasar juga masih mencermati arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Menurut Wahyu, apabila The Federal Reserve mulai memangkas suku bunga secara agresif, tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, berpotensi mereda.
Baca Juga: Produksi Dalam Negeri Kurang, Pemerintah Tetap Perlu Impor Daging dan Susu untuk MBG Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar, Wahyu menekankan pentingnya sinergi antara otoritas pasar modal, moneter, dan fiskal. Di sektor pasar modal, ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera meningkatkan transparansi dan akurasi data kepemilikan saham, khususnya
free float. Dialog intensif dengan MSCI dinilai krusial, mengingat masih tersedia waktu sekitar tiga hingga empat bulan sebelum tinjauan indeks berikutnya pada Mei 2026. "Kita punya waktu sekitar tiga sampai empat bulan sebelum tinjauan Mei 2026 untuk mengembalikan kepercayaan investor global," katanya. Sementara dari sisi moneter, Wahyu menilai Bank Indonesia perlu melanjutkan strategi
triple intervention, yakni intervensi di pasar spot, DNDF, dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) untuk meredam volatilitas rupiah. Optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan imbal hasil menarik juga dinilai penting untuk menjaga minat investor asing. Terkait kebijakan suku bunga, Wahyu memperkirakan Bank Indonesia akan cenderung menahan BI Rate di level 4,75% meski terdapat ruang pelonggaran pada 2026, guna menjaga daya tarik aset domestik sampai stabilitas rupiah kembali pulih.
Baca Juga: Sentimen MSCI Hantui Rupiah, BI Diharapkan Terus Lakukan Intervensi Dari sisi fiskal dan sektor riil, pemerintah diharapkan tetap menjaga kredibilitas APBN sebagai jangkar kepercayaan investor. Selain itu, dorongan terhadap hilirisasi dan ekspor dinilai penting untuk memperkuat pasokan devisa dari sektor riil sehingga ketergantungan pada aliran dana portofolio (
hot money) dapat dikurangi.
"Situasi ini memang alarm bagi pasar modal kita, namun jika perbaikan transparansi dilakukan dengan cepat, tekanan ini bersifat sementara," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
