KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyasar lebih dari 2.000 wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan bahwa pengawasan kepada sekitar 2.000 wajib pajak tersebut dilakukan melalui transformasi join program antara eselon I di Kemenkeu. 

"Ada lebih dari 2.000 wajib pajak yang sudah kita identifikasi. Kita akan lakukan analisis, pengawasan, penagihan intelijen sehingga mudah-mudahan bisa mendapat tambahan penerimaan negara," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (13/3). 

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Baca Juga: Berburu Setoran Pajak, 2.000 Wajib Pajak Nakal Siap Ditindak

Saat dikonfirmasi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan bahwa lebih dari 2.000 wajib pajak tersebut seluruhnya merupakan wajib pajak badan.

"Dapat kami sampaikan bahwa keseluruhan wajib pajak dalam joint program merupakan wajib pajak badan," kata Dwi kepada Kontan.co.id, Senin (17/3).

Sebagai informasi, joint program antar eselon I ini merupakan satu dari empat strategi yang akan dilakukan Kemenkeu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di 2025 ini.

Upaya lainnya adalah pemerintah akan memajaki transaksi elektronik, baik di dalam negeri maupun luar negeri guna mengoptimalkan penerimaan.

Baca Juga: Kemenkeu Sasar 2.000 Wajib Pajak Potensial untuk Optimalkan Penerimaan di 2025

Kemudian, pemerintah akan terus mengembangkan digitalisasi sistem administrasi untuk mengurangi praktik penyelundupan serta mengurangi peredaran rokok dengan cukai palsu.

Dan terakhir pemerintah akan melakukan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA dan juga PNBP K/L dengan layanan premium.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News