KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama Ruangguru sedang menjadi buah bibir. Perusahaan rintisan teknologi bidang pendidikan itu termasuk satu dari delapan mitra platform digital program Kartu Prakerja.

Keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja disorot karena salah satu pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, saat ini menjadi salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Posisi Belva sebagai “pejabat publik” dan keterlibatan Ruangguru di proyek pemerintah tersebut dinilai berbau konflik kepentingan.

Secara umum, program Kartu Prakerja adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja maupun korban PHK. Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta.

Program ini akan menyasar sekitar  5,6 juta penerima. Alhasil, total dana yang akan diguyur melalui subsidi Kartu Prakerja mencapai Rp 19,88 triliun.

Baca Juga: Kiprah Belva Devara bersama Ruangguru yang membesarkan namanya

Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui “kelas online”. Materi pelatihan itu tersedia di delapan mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yakni Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu dan MauBelajarApa.

Proses pelatihan via delapan mitra platform digital itulah yang belakangan disoal. Skema pelatihan ala Kartu Prakerja itu dinilai sebagai “subsidi terselubung” bagi start up tersebut.

Nah, tak ingin polemik berlarut, Belva akhirnya mengundurkan diri dari posisi Staf Khusus Presiden. “Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran diri saya,” tulis Belva dalam akun Instagramnya, Selasa (21/4).

Menanggapi pengunduran diri Belva, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung angkat suara. Dia menyatakan, keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja sudah sesuai aturan.

"Proses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini," tandas Pramono melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4).

>>Status perusahaan asing, di halaman selanjutnya

Editor: Sandy Baskoro