KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melaporkan sepanjang tahun 2022 telah hadir 60.417 BUM Desa. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya 57.288 BUM Desa pada tahun 2021. 

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendesa PDTT Ivanovich Agusta mengatakan saat ini BUM Desa telah berangsur pulih setelah beberapa waktu lalu diterjang badai pandemi Covid - 19.  Pada tahun 2022, dari 60.417 BUM Desa, sebanyak 47.807 BUM Desa yang kembali aktif berusaha, mencakup 156.851 unit usaha. 

"Dari usaha tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 255.177 orang," kata Ivan pada Kontan.co.id, Rabu (22/2). 

Badan Usaha Patuh, Pekerja Terlindungi JKN

Selanjutnya, Kemendesa PDTT telah menghitung PDB desa berbasis pengeluaran pemerintah desa, keluarga desa dan swasta dari desa mencapai Rp 4.645 triliun pada tahun 2022. 

Baca Juga: Defisit Neraca Jasa Tahun 2022 Melebar, Ini Penyebabnya Menurut Ekonom

Dengan capaian tersebut, sebanyak 47.807 BUM Desa yang aktif berusaha di tahun 2022 mampu menggerakkan ekonomi desa senilai sebesar Rp 1 triliun atau 0,02% dari PDB desa. 

"Saat ini baru 60.417 desa yang sudah punya BUM Desa. Jika seluruh desa 74.961 desa sudah punya BUM Desa dan aktif maka omzet tahunan bisa meningkat Rp 3,4 triliun atau naik 0,07% PDB Desa," tambah Ivan. 

Dengan memperhatikan tren terutama setelah menjadi entitas badan hukum baru, pada tahun ini Kemendesa PDTT menargetkan ada sebanyak 2.425 BUM Desa baru. Selain itu, saat ini fokus Kemendesa PDTT adalah mendorong BUM Desa untuk maju dan berdaya saing ekspor.

Untuk itu Kemendesa PDTT memberikan fasilitas hak atas kekayaan intelektual, hak paten, dan standardisasi. Kemendesa PDTT juga mendukung pertemuan bisnis, pameran dan promosi produk BUM Desa untuk ekspor. 

"Untuk menuju BUM Desa yang maju dan berdaya saing ekspor, dibutuhkan manajemen BUM Desa yang profesional, sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa yang terstandardisasi alias berkualitas ekspor, tersedia secara kontinyu, dan kapasitas bekerja sama serta bernegosiasi dengan swasta lintas negara," kata Ivan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News