KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sejak 2008 hingga Juni 2021, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atawa sukuk sudah mencapai Rp 1.810,02 triliun. Sri Mulyani menyebut, penerbitan surat utang tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan pasar modal syariah, dalam rangka pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih lanjut, Sri Mulyani bilang, realisasi volume penerbitan tersebut merepresentasikan 19% dari total
outstanding surat berharga negara (SBN) secara keseluruhan. Ia menekankan, keunggulan sukuk yakni karena sifatnya yang stabil serta dipercaya oleh investor atau masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.
“Sukuk negara juga berperan dalam menciptakan pendalaman pasar keuangan syariah, memperluas basis investor dan menciptakan edukasi mengenai instrumen investasi yang aman. Bahkan dari tahun ke tahun terus berkembang serta terus memainkan peranan yang sangat penting dalam pembiayaan APBN," kata Sri Mulyani dalam acara Konferensi Internasional KNEKS secara daring, Kamis (15/7). Secara rinci, Menkeu membeberkan, volume kontribusi surat berharga syariah negara dalam pembiayaan APBN terus mengalami kenaikan yang semula hanya Rp 4,7 triliun pada awal penerbitannya di tahun 2008.
Baca Juga: Dorong pasar modal syariah, Wapres: Perlu perluasan market yang inklusif “Kontribusi di mulai dengan Rp 4,7 triliun pada awal menerbitkan di tahun 2008 hingga saat ini telah mencapai Rp 360 triliun pada tahun 2020. Apabila kita bandingkan dengan penerbitan SBN biasa, maka sukuk negara berkontribusi 20% hingga 30% dari penerbitan surat berharga negara di setiap tahunnya," terang Menkeu. Sri Mulyani menambahkan, ke depan pemerintah akan mengembangkan pasar sukuk negara dan tentu ini disertai upaya-upaya perbaikan dari mulai pengembangan produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan investor seperti sukuk ritel, sukuk tabungan, sukuk global, cash wakaf link dan perkembangan struktur akad sukuk serta serta diversifikasi dari
underlying asetnya. Apalagi nilai aset sukuk korporasi dan reksadana syariah masih rendah. Pada tanggal 25 Juni, posisi
outstanding sukuk korporasi hanya Rp 32,54 triliun dengan
market share sebesar 7,44%. Begitu pula dengan reksadana syariah yang nilai nominalnya baru Rp 39,75 triliun dengan
market share sekitar 7,28%.
"Komitmen pemerintah sangat kuat untuk mengembangkan pasar modal syariah dengan meningkatkan kedalaman dan likuiditas sektor keuangan syariah. Penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara merupakan salah satu manifestasi-nya," kata Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur pasar dan metode penerbitan sukuk negara dari mulai yang biasanya dilakukan melalui lelang reguler,
bookbuilding atau juga bisa dilakukan dalam bentuk
private placemnet terutama untuk institusional investor. “ini juga dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan dan memberikan fleksibilitas penerbitan sekaligus juga untuk tempat investasi yang aman bagi para investor institusi," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari