KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta daerah menyiapkan produk-produk UMKM untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40% pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari UMKM. Upaya tersebut menjadi langkah untuk menyerap produk UMKM. Belanja K/L tersebut membuka peluang market yang cukup besar yakni lebih dari Rp 400 triliunan per tahun di mana hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di daerah. “Jadi targetkan saja, fokuskan mana yang ibu-bapak sekalian tetapkan di setiap daerah, harus membuat list, daftar UMKM yang siap didampingi untuk bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Teten dalam siaran pers pada Kamis (8/4).
Baca Juga: Syarat dan cara dapat BPUM 2021, bisa cair lewat BPD dan PT Pos Indonesia Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah juga diharapkan berinisiatif untuk mendampingi UMKM, sekaligus mengkurasi produknya. “Kita bisa sekaligus untuk didorong ekspor. Kami dari Smesco yang untuk ekspor akan dikonsolidasi juga untuk bisa dilakukan. Bukan berarti daerah tidak bisa otonom, itu silahkan, bisa tapi biasanya buyer akan mudah kalau tersedia informasi yang cukup mengenai produk-produk UMKM yang siap global, siap ekspor,” papar Teten. Teten juga berharap daerah melakukan perubahan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang lebih profesional dengan melibatkan para ahli dari luar baik itu dari perusahaan BUMN, maupun swasta. Tidak hanya itu, daerah juga diharapkan membuat platform digital sebagai marketplace digital bagi produk-produk UMKM. “Karena tidak semua UMKM di daerah itu punya kapasitas untuk jualan di level nasional. Kalau sudah masuk level nasional katakan di Unicorn, di Tokopedia di Bukalapak, Shopee, atau di Blibli itu banyak yang gagal, karena tidak bisa memenuhi permintaan, karena kapasitas produksinya,” lanjutnya. Terlebih lagi untuk produk-produk yang gressering seperti makanan, minuman termasuk juga buah-buahan dan sayur-sayuran Teten menyebut lebih cepat dijual di platfom lokal. "Jadi ini penting nanti kita integrasikan dengan belanja kementerian/lembaga,” tambah Teten. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Asrizal mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan identifikasi produk UMKM yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasilnya ada 40 pelaku UMKM yang sudah dimasukkan ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Langkah berikutnya kita harus melakukan pendampingan kepada UMKM-UMKM ini sehingga mampu mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh lembaga pemerintah. Dengan pendampingan ini kita harap pelaku UMKM kita siap memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari Instansi pemerintah yang ada saat ini,” ujar Asrizal.
Baca Juga: Perubahan plafon kredit akan mendorong UMKM naik kelas Pihaknya mensuport produk-produk UMKM untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah di antaranya souvenir, makanan dan minuman, atau snack yang dibutuhkan pada acara rapat-rapat K/L. “Tenaga pendamping atau penyuluh kita mengkurasi untuk menyiapkan pelaku UMKM kita itu bisa masuk ke proses pengadaan barang dan jasa,” ucap Asrizal. Tidak hanya jumlah, maupun kualitas produk yang jadi perhatian mereka, tetapi Asrizal menekankan yang terpenting ialah bagaimana kesiapan UMKM memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto