KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus saja menjadi perhatian. Menurut survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 53% warga menilai sulit mengurus izin untuk mendirikan usaha kecil menengah (UKM), sementara 48% warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha.   Temuan survei itu dipaparkan oleh Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, dalam webinar rilis survei SMRC bertajuk RUU Cipta Kerja dan Ekonomi Pandemi: Opini Publik Nasional pada 30 Juni 2020. Survei dilakukan melalui wawancara per telepon pada 2003 responden di seluruh Indonesia (dengan margin of error 2,2%) pada 24 Juni -26 Juni 2020.

“Dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, pemerintah perlu serius membantu bangkitnya usaha di tingkat kecil dan menengah. Kalau memang benar RUU Cipta Kerja dirancang untuk membantu kemudahan izin dan modal usaha, RUU ini perlu segara dirampungkan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (30/6).

Baca Juga: Ini strategi bertahan bagi pelaku UKM di tengah penjualan tertekan corona

Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bahwa secara secara garis besar hasil survei ini menguatkan pentingnya RUU Cipta Kerja dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi, salahsatunya menyelesaikan masalah UMKM terkait perijinan dan pembiayaan. “Hasil survei ini sangat berguna untuk memperbaiki prosedur perijinan dan akses pembiayaan,” kata Teten kepada Kontan.co.id, Rabu (1/7).

Baca Juga: Inilah kiat Kemkop UKM membenahi UMKM di segala sisi

Namun ia menggarisbawahi bahwa untuk perizinan UMKM memang tidak berada di bawah kendali Kementerian Koperasi dan UKM. Namun sebagian berada di pemerintah daerah, dan lainnya ada di layanan OSS BKPM dan ada juga di izin edar dari BPOM.

Lebih lanjut Teten memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil survei yang menemukan bahwa Pulau Kalimantan, Maluku-Papua, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara masuk kategori paling sulit mengakses perizjinan. Kemkop UKM bakal melakukan pendampingan ke pihak UMKM di daerah tersebut bersama dengan pemerintah daerah setempat. 

Hasil survei juga menyebut kelompok petani, nelayan, peternak adalah diantara kelompok masyarakat yang paling sulit mendapatkan perizinan. “Ini sudah kita antisipasi dengan memberikan prioritas pembentukan koperasi pangan di pedesaan,” tuturnya.

Terkait pembiayaan bagi UMKM, Teten pastikan pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk memastikan setiap UMKM semakin mudah mengakses pembiayaan.  Upaya yang sudah dilakukan adalah, pertama, telah sinergi hotline untuk masalah pembiayaan dengan bank pelaksana. Kedua, turun langsung ke pasar, koperasi dan pelaku UMKM untuk mengecek apakah penyaluran berjalan atau tidak. Ketiga adalah sinergi dengan kementerian dan lembaga pemeri tah. “Dan hal paling penting adalah memperkaya literasi pembiyaan UMKM,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon