JAKARTA. Pemerintah Thailand bakal menerima konsekuensi dari pembatalan kontrak penjualan beras ke Indonesia. Pasalnya kontrak dagang yang dibuat dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) sifatnya mengikat.

"Bulog telah membuat kontrak 300 ribu ton yang mengikat. Tapi kalau mau diputuskan ya silakan saja. Wong negara dia juga, cuma kontrak itu menjadi konsekuensinya juga," kata Menteri koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di kompleks Istana, Jumat (30/9).

Menurut Hatta, kontra yang sudah mengikat tidak dapat sembarang diubah atau diganti. Meski alasannya ada kebijakan dari pemerintahan baru Thailand. "Kan sudah mengikat, iya sudah mengikat jangan diutak-atik lagi," tegasnya.

Berdasarkan informasi dari Bulog, Hatta menuturkan pemerintah Thailand menginginkan kenaikan harga yang tercantum dalam kontrak beras sebanyak 300.000 ton. Pasalnya, dalam penilaian mereka, harga jual beras mengacu pada kontrak tersebut terhitung relatif rendah.

Untuk lebih lanjutnya, Hatta menyarankan untuk meminta konfirmasi langsung ke Bulog. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyampaikan bahwa negosiasi impor beras dari Thailand bukan berada di tangannya.

"Itu yang negosiasi bukan saya, itu kan B to B. Itu Bulog dan Duta Besar kita yang ada di Bangkok," katanya. Menyangkut rencana pemerintah mengajukan nota protes ke pemerintah Thailand. Mari mengaku sejauh ini belum ada. Dirinya tetap berpegang menunggu hasil perundingan antara Bulog dengan pemerintah Thailand. "Ya nanti kita bahas itu. Kita tunggu hasilnya ya," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.