KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Pemerintah Thailand kembali mendorong rencana ambisius pembangunan jalur logistik lintas daratan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, setelah meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran global, termasuk gangguan di Selat Hormuz.

Proyek yang dikenal sebagai Land Bridge ini bertujuan menjadi alternatif jalur perdagangan internasional selain Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa.

Pemerintah Thailand menyatakan akan kembali mengajukan rancangan proyek tersebut ke kabinet pada Juni atau Juli mendatang. Jika disetujui, proses pencarian investor untuk proyek senilai sekitar 1 triliun baht (sekitar US$ 30,97 miliar) dapat dimulai pada kuartal ketiga tahun ini.

Baca Juga: Ekspor Thailand Melonjak 18,7% pada Maret 2026, Ditopang Permintaan Produk Teknologi

Menteri Transportasi Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn, menyebut proyek ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Thailand dalam rantai pasok global yang dinilai semakin rentan terhadap gangguan di titik-titik strategis dunia.

Dalam pertemuan pada Senin, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga membahas proyek ini dengan Menteri Pertahanan Singapura, Chan Chun Sing. Singapura disebut sebagai salah satu calon investor potensial karena posisinya sebagai pusat perdagangan dan pelayaran regional di ujung Selat Malaka.

“Beliau melihat ini sebagai peluang ekonomi bagi Thailand dan investor asing jika proyek ini dapat berjalan dengan baik,” ujar juru bicara pemerintah Thailand, Rachada Dhanadirek.

Rencana Land Bridge mencakup pembangunan dua pelabuhan laut dalam, yakni di Ranong di pesisir Laut Andaman dan di Chumphon di Teluk Thailand. Keduanya akan dihubungkan oleh jalur darat sepanjang sekitar 90 kilometer yang mencakup jalan raya, jalur kereta api, serta infrastruktur energi seperti pipa.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif dari Selat Malaka yang dilalui lebih dari 100.000 kapal komersial setiap tahunnya.

Meski kembali didorong, proyek ini bukan tanpa hambatan. Rencana serupa sebelumnya sempat mandek akibat ketidakstabilan politik di Thailand, belum selesainya kajian dampak lingkungan dan kesehatan, serta penolakan dari sebagian warga lokal.

Gagasan ini juga berbeda dengan usulan lama pembangunan “Kra Canal”, kanal yang membelah daratan Thailand bagian selatan. Proyek kanal tersebut selama ini dianggap terlalu berisiko dari sisi lingkungan, pembiayaan, dan keamanan.

Baca Juga: Thailand Kaji Cari Pinjaman Darurat Rp 240 Triliun untuk Stabilkan Ekonomi

Sementara itu, kawasan Selat Malaka sendiri juga kembali menjadi sorotan setelah sempat muncul wacana dari pejabat keuangan Indonesia mengenai kemungkinan penerapan biaya transit kapal, sebelum kemudian diklarifikasi tidak dapat diterapkan.

Dengan meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian pada jalur pelayaran global, Thailand berharap proyek Land Bridge dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam peta logistik internasional di masa depan.