KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Pemerintah Thailand masih meninjau rencana penerbitan pinjaman darurat senilai 500 miliar baht (sekitar Rp 240 triliun) untuk menopang ekonomi yang terdampak harga minyak tinggi.

Menteri Keuangan Thailand menyampaikan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt guna menilai kebutuhan hukum dan fiskal dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, pejabat ekonomi Ekniti Nitithanprapas menjelaskan bahwa rasio utang publik Thailand saat ini berada di sekitar 66% terhadap PDB, masih berada di bawah batas maksimum 70% yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini memberikan ruang fiskal sekitar 4% atau setara 800 miliar baht.

Baca Juga: Investasi Global di Industri Antariksa Cetak Rekor pada Kuartal I-2026

Menurutnya, jika kebutuhan pembiayaan masih berada dalam batas tersebut, maka penerbitan dekrit pinjaman darurat atau kenaikan batas utang mungkin tidak diperlukan.

Ia juga menegaskan bahwa rasio utang Thailand masih tergolong wajar dibandingkan negara lain di Asia Tenggara maupun Eropa. “Yang lebih penting bukan apakah negara berutang, tetapi bagaimana dana tersebut digunakan,” ujarnya, mengutip pandangan Bank Dunia, IMF, dan lembaga pemeringkat kredit.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan Thailand juga masih menyelesaikan rincian skema subsidi konsumsi yang direncanakan pemerintah. Proposal tersebut diperkirakan akan segera diajukan ke kabinet dalam waktu dekat.

Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Thailand menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan harga energi global yang masih tinggi.