​KONTAN.CO.ID - Pemerintah Thailand masih mengkaji kebutuhan penerbitan dekrit pinjaman darurat senilai 500 miliar baht atau sekitar US$15,6 miliar untuk menopang ekonomi yang terdampak lonjakan harga minyak.

Melansir Reuters Selasa (21/4/2026), Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas mengatakan, keputusan tersebut belum final dan masih akan dibahas lebih lanjut bersama Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt guna menilai urgensi dari sisi hukum dan kebutuhan fiskal.

Baca Juga: Harga Emas Stabil di US$4.820 Selasa (21/4) Pagi, Tunggu Kepastian Negosiasi AS-Iran

Sebelumnya, Pakorn mengindikasikan pemerintah berencana menerbitkan dekrit pinjaman darurat tersebut, sekaligus membuka peluang kenaikan batas utang publik.

Namun, Ekniti menegaskan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Thailand saat ini berada di kisaran 66%, masih di bawah batas maksimal 70%. Artinya, masih tersedia ruang fiskal sekitar 4 poin persentase atau setara 800 miliar baht.

“Jika kebutuhan pembiayaan masih berada dalam batas tersebut, maka penerbitan dekrit darurat atau peningkatan plafon utang mungkin tidak diperlukan,” ujarnya.

Ia juga menilai posisi utang Thailand relatif aman dibandingkan negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara maupun Eropa.

Menurut Ekniti, lembaga internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund, serta lembaga pemeringkat, lebih menekankan pada efektivitas penggunaan dana pinjaman dibandingkan besaran utang itu sendiri.

Baca Juga: Dolar Melemah Tipis Selasa (21/4) Pagi, Pasar Nantikan Hasil Negosiasi AS-Iran

Di sisi lain, Kementerian Keuangan Thailand juga tengah menyiapkan skema subsidi bagi konsumen untuk meredam dampak kenaikan harga energi.

Namun, proposal tersebut belum diajukan ke kabinet karena masih menunggu finalisasi skema pendanaan.

Pemerintah berharap kebijakan fiskal yang tepat dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.