KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Thailand berencana menerbitkan undang-undang baru untuk menarik pinjaman hingga 500 miliar baht atau sekitar US$ 15,6 miliar guna mengatasi berbagai tekanan ekonomi.

Wakil Perdana Menteri Thailand, Pakorn Nilprapunt, pada Senin mengatakan langkah tersebut diperlukan karena saldo kas pemerintah semakin ketat serta meningkatnya risiko eksternal dan lingkungan.

Menurut Pakorn, realisasi pinjaman kemungkinan tidak akan mencapai seluruh plafon 500 miliar baht. Namun, aturan mengenai utang publik mengharuskan pemerintah menaikkan batas maksimal utang agar dapat mencakup seluruh nilai yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Baca Juga: Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Mulai Meningkat, Termasuk Pengiriman ke Indonesia

Saat ini, rasio utang publik Thailand telah mencapai sekitar 66% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini mendekati batas maksimal utang yang berlaku saat ini, yaitu 70% dari PDB.

Karena itu, pemerintah Thailand perlu memperluas batas atas utang publik untuk memberi ruang fiskal tambahan dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar.

Kementerian Keuangan Thailand akan segera merampungkan batas baru utang publik, seiring semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah.