KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono, menepis isu miring yang menyebut penunjukannya di jajaran pimpinan bank sentral merupakan hasil arahan atau intervensi Presiden. Thomas menegaskan, proses pengangkatannya sebagai Deputi Gubernur BI terjadi karena kekosongan jabatan menyusul pengunduran diri Deputi Gubernur sebelumnya Juda Agung, dan telah melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. “Poin saya, proses penunjukan ini dipicu oleh pengunduran diri Deputi Gubernur sebelumnya. Jadi urusan soal Gubernur BI atau segala macam itu tidak ada. Kalau ada sumber yang menyatakan hal lain, silakan ditanyakan kembali ke mereka,” ujar Thomas di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Baca Juga: Pos Wamenkeu Kosong, Mensesneg Sebut Prabowo Masih Lakukan Kajian Ia menegaskan, penunjukan dirinya dilakukan melalui proses formal dan tidak ada satu pun tahapan yang dilangkahi atau bersimpangan dengan aturan. “Saya ditunjuk sebagai Deputi Gubernur melalui proses dan mekanisme yang sudah ada. Tidak ada yang dilewati, dilanggar, apalagi dibelok-belokkan,” tegasnya. Terkait latar belakangnya sebagai mantan politisi dan kedekatan keluarga dengan elite politik terutama karena dirinya sebagai kerabat keluarga Presiden Prabowo, Thomas mengakui hal tersebut sebagai fakta. Namun, ia meminta publik untuk melihat rekam jejak profesional yang telah dijalaninya, bukan hanya menilai dengan isu nepotisme. “Kalau soal latar belakang saya sebagai politisi atau kedekatan keluarga, itu memang fakta. Tapi tolong juga dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” ujarnya. Thomas juga menepis anggapan pengunduran dirinya dari aktivitas politik berkaitan dengan penunjukan di Bank Indonesia. Menurutnya, keputusan untuk tidak lagi aktif di politik sudah dipikirkan sejak lama, terutama sejak dirinya bergabung di Kementerian Keuangan. “Pemikiran saya untuk tidak aktif di politik itu sudah lama, sejak saya masuk ke Kemenkeu. Salah satunya karena keterbatasan waktu dan juga demi regenerasi partai,” katanya.
Baca Juga: Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2% di 2026 Ia menegaskan, tidak ada pembahasan khusus antara dirinya dan Presiden terkait penunjukan sebagai Deputi Gubernur BI. Menurut Thomas, berbagai spekulasi yang berkembang terlalu dipaksakan untuk saling dikaitkan. “Tidak ada pembahasan saya dengan Presiden mengenai ini. Jadi saya minta jangan semuanya dikoneksikan seakan-akan ada sesuatu,” ujarnya. Lebih lanjut, Thomas menekankan Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang bekerja berdasarkan undang-undang yang mengatur bank sentral. Ia menilai, masuknya dirinya ke BI tidak akan menggerus independensi bank sentral. “Kalau kami percaya undang-undang itu ada, tidak bisa serta-merta berubah hanya karena seorang seperti saya masuk,” tegasnya. Menurut Thomas, nilai tambah yang dapat ia berikan justru terletak pada penguatan komunikasi kebijakan, tanpa mengurangi prinsip independensi BI. Pengalaman tersebut, kata dia, telah dijalaninya selama bertugas di Kementerian Keuangan. “Dari sisi komunikasi dan klarifikasi kebijakan, itulah peran yang selama ini saya jalankan di Kemenkeu. Saya rasa di BI juga akan seperti itu, tentu dengan rambu-rambu yang sangat jelas dan keputusan yang bersifat kolektif kolegial,” tutur dia.
Baca Juga: Deputi Gubenur BI Terpilih Thomas Djiwandono Ingin Bertemu Prabowo, Bahas Apa? Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
