Thomas Djiwandono: Debt Switching BI dengan Pemerintah pada 2026 Tak Ganggu Pasar



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono, menilai rencana bank sentral untuk kembali melakukan penukaran utang (debt switching) dengan pemerintah tidak akan mengganggu stabilitas pasar keuangan.

Thomas yang saat ini juga masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan yang mengurusi bidang pembiayaan utang  menegaskan, skema debt switching tersebut hanya dilakukan di pasar sekunder, bukan di pasar primer.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa memang kesempatan itu ada. Tapi perlu diingat, itu hanya di pasar sekunder, bukan di pasar primer. Jadi hitungan-hitungannya sudah dikalkulasi dengan matang. Di sini ada Pak Minto selaku Dirjen DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), dan koordinasi dengan BI juga sangat baik. Jadi ini tidak akan mempengaruhi market,” ujar Thomas kepada Kontan, Rabu (28/1/2026).


Baca Juga: Istana Sebut Pengganti Thomas Djiwandono di Kursi Wamenkeu Belum Diputuskan

Sebelumnya, rencana debt switching ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa (27/1/2026). Perry menyatakan, Bank Indonesia berencana kembali melakukan penukaran utang dengan pemerintah pada 2026 sebagai bagian dari bauran kebijakan moneter untuk mendukung ekspansi likuiditas di perekonomian.

Menurut Perry, saat ini BI tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk menghitung kebutuhan likuiditas pasar guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia tercatat telah menyerap Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 332,1 triliun. Pembelian tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi operasi moneter pro-market yang ekspansif untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan domestik.

Baca Juga: Presiden Resmi Lantik Anggota Dewan Energi Nasional, Berikut Anggotanya

Perry merinci, dari total pembelian SBN tersebut, Rp 246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching dengan pemerintah. Dari jumlah itu, diketahui sekitar Rp 100 triliun berasal dari utang jatuh tempo pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan debt switching ini juga berlanjut pada awal 2026. Hingga 23 Januari 2026, BI telah melakukan pembelian SBN sebesar Rp 23,7 triliun.

“Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter Bank Indonesia. Selain itu, pembelian SBN merupakan bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Perry dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Selanjutnya: Strategi JBA dan Coraline.id Mendorong Penjualan Mobil Bekas di 2026

Menarik Dibaca: Strategi JBA dan Coraline.id Mendorong Penjualan Mobil Bekas di 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News