KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Thomas Djiwandono menuju kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terbilang tanpa hambatan. Komisi XI DPR RI menyepakati penunjukannya dalam rapat internal pada Senin (26/1/2026) petang, usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di hari yang sama. Thomas akan menggantikan posisi Juda Agung di jajaran Dewan Gubernur BI. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena Thomas dinilai dapat diterima oleh seluruh fraksi di Komisi XI.
Selain itu, ia dianggap mampu menjelaskan secara komprehensif pentingnya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Berpotensi Bawa Sentimen Positif bagi IHSG Menurut Misbakhun, latar belakang Thomas di bidang fiskal justru menjadi nilai tambah bagi BI. Pengalaman tersebut dinilai dapat melengkapi perumusan kebijakan moneter, sekaligus memperkuat kinerja Dewan Gubernur BI di tengah tantangan ekonomi global yang masih berfluktuasi. Menanggapi keputusan DPR, Thomas menegaskan bahwa masuknya dirinya ke bank sentral tidak akan mengganggu independensi BI. Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan telah mengundurkan diri dari seluruh aktivitas politik sebelum resmi menjabat di BI. Ia juga menekankan bahwa dorongan sinergi fiskal dan moneter tidak identik dengan intervensi atau pengaburan batas kewenangan. Menurut Thomas, koordinasi yang baik justru dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, apalagi kondisi ekonomi nasional saat ini relatif stabil dan komunikasi antarotoritas sudah berjalan cukup solid.
Baca Juga: Prabowo Dikabarkan Mengusulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI Terkait isu burden sharing atau pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder oleh BI, Thomas menyebut kebijakan tersebut memiliki konteks yang berbeda. “Burden sharing itu konteksnya waktu pandemi, intinya adalah sharing dari cost. Yang sekarang saya sampaikan adalah sinergi untuk pertumbuhan ekonomi. Ini beda konteks dan beda target,” ujarnya. Dari kalangan ekonom, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai penguatan sinergi fiskal dan moneter perlu diiringi desain kebijakan yang jelas. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, kolaborasi tanpa aturan yang transparan justru berisiko menggerus kredibilitas bank sentral. Menurut Yusuf, jika sinergi dibangun dengan indikator yang terukur dan disiplin, BI justru akan lebih kuat dalam menghadapi tekanan nilai tukar, menjaga cadangan devisa, serta menentukan arah suku bunga tanpa kehilangan independensinya. “Kuncinya ada pada desain kolaborasinya, bukan sekadar niat baik,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Ajukan Tiga Nama Calon Deputi Gubernur BI ke DPR, Ada Thomas Djiwandono Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Ia menilai, dalam jangka pendek, terpilihnya Thomas cenderung berdampak netral hingga sedikit meredakan ketidakpastian, selama komunikasi BI tetap rapi dan kebijakan konsisten. Namun demikian, ruang perbaikan sentimen pasar dinilai masih terbatas. Investor masih mencermati sejumlah risiko lain, seperti wacana pelonggaran batas defisit fiskal serta ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi menahan penguatan rupiah. Josua melihat, latar belakang fiskal Thomas dapat membantu menyelaraskan pengelolaan kas negara, jadwal penerbitan SBN, hingga dukungan likuiditas, sehingga transmisi kebijakan menjadi lebih lancar dan stabilitas sistem keuangan terjaga.
Baca Juga: Kekhawatiran KKN BI: Ini Jawaban Ketua Banggar DPR Soal Thomas Djiwandono Meski begitu, ia mengingatkan risiko tetap ada jika jarak BI dengan kebutuhan pembiayaan negara menjadi terlalu dekat.
Dalam kondisi tersebut, pasar cenderung meminta kompensasi risiko lebih tinggi, yang bisa menekan arus dana masuk, nilai tukar rupiah, dan pasar obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
