KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono ke dalam bursa pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi mengganggu independensi bank sentral.

Menurut Huda, kekhawatiran tersebut tidak hanya terkait figur Thomas Djiwandono semata, melainkan juga mencerminkan kecenderungan pemerintah yang dinilai semakin aktif mengintervensi kebijakan moneter melalui Bank Indonesia.

“Tentu kita semua bisa menilai bagaimana pemerintah cukup getol untuk mengintervensi sektor moneter melalui Bank Indonesia. Ini bukan hanya isu soal Tommy yang masuk ke BI,” ujar Huda dalam kepada Kontan, Senin (19/1/2026).

KB Bank Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumatera

Baca Juga: Purbaya Sebut Juda Agung Berpeluang Gantikan Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu

Ia menyoroti beberapa indikasi yang dinilai memperkuat kekhawatiran tersebut. Pertama, tekanan pemerintah kepada BI untuk menurunkan suku bunga acuan guna mendukung kebijakan fiskal. 

Huda mencontohkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang beberapa kali meminta BI memangkas suku bunga demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Huda menyinggung kehadiran Wakil Menteri Keuangan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang sempat menyita perhatian publik. Menurutnya, kehadiran pejabat fiskal dalam forum pengambilan keputusan moneter dapat memunculkan persepsi adanya intervensi.

“Sekarang, pemerintah ingin "menyusupkan" Anggota Partai Politik Pendukung Pemerintah ke dalam tubuh Bank Indonesia,” tegas Huda.

Ia secara khusus menyoroti status Thomas Djiwandono sebagai anggota aktif Partai Gerindra. Menurutnya, masuknya kader partai politik aktif ke jajaran Dewan Gubernur BI berisiko merusak prinsip independensi bank sentral.

“Saya khawatir bahwa masuknya anggota aktif Partai Gerindra, akan membawa buruk terkait dengan independensi BI. Bank Indonesia sendiri merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pemerintah. Apalagi ini ada Anggota Partai Aktif Gerindra yang masuk ke dalam dewan gubernur BI,” ujarnya.

Huda menegaskan, sektor moneter merupakan benteng terakhir perekonomian nasional. Ketika kinerja sektor fiskal melemah, sektor moneter seharusnya dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi.

“Ketika sektor fiskal buruk kinerjanya, sektor moneter bisa menopang. Tapi saya khawatir masuknya Tommy ke BI bisa merusak tatanan sistem moneter yang sudah kita bangun selama ini. Sektor fiskal rusak, sektor moneter rusak, krisis akan mengintai,” kata Huda.

Menurutnya independensi Bank Indonesia merupakan fondasi penting yang telah dibangun selama bertahun-tahun dan tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Dukung Wamenkeu Thomas Jadi Deputi Gubernur BI

Selanjutnya: Indika Energy (INDY) Dirikan Perusahaan Baru, Begini Rekomendasi Sahamnya

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Selasa 20 Januari 2026, Utamakan Kolaborasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News