KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Senin (9/2/2026).

Pengucapan sumpah jabatan dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA), menutup proses pengangkatan yang sebelumnya disetujui DPR pada akhir Januari 2026.

Latar belakang keluarga, pendidikan, dan karier Thomas menjadi sorotan publik sejak pencalonannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Januari 2026.

Profil Thomas Djiwandono

Manjakan Pelanggan, Lazada 3.3. Ramadan Mega Sale Gelar Diskon Hingga 95%

Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan putra dari Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia (1993–1998), dan berasal dari keluarga yang memiliki keterkaitan kuat dengan dunia perbankan dan pemerintahan.

Baca Juga: Thomas Djiwandono Resmi Diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Thomas merupakan keponakan Presiden Prabowo. Ibunda Thomas, Biantiningsih Miderawati Djiwandono, merupakan kakak Presiden Prabowo.

Thomas menempuh pendidikan S1 bidang Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat, dan melanjutkan studi di bidang hubungan internasional serta ekonomi internasional pada jenjang pascasarjana.

Sebelum pengangkatan sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dan tercatat aktif di sejumlah posisi di sektor korporasi serta pernah terlibat di struktur partai politik.

Menyusul proses seleksi untuk posisi Deputi Gubernur BI yang dipicu pengunduran diri Juda Agung, Thomas menjadi salah satu dari tiga nama yang diajukan ke DPR dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna 27 Januari 2026.

Komitmen soal independensi BI

Dalam wawancara dan keterangan publik selama proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Thomas menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Indonesia.

“Ini adalah komitmen saya terhadap, pertama, independensi Bank Indonesia, tapi yang kedua juga adalah rasa profesionalisme saya,” kata Thomas saat.

Ia juga menyatakan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra per 31 Desember 2025 sebagai bentuk komitmen profesional.

Selain penegasan soal independensi, Thomas berulang kali menyuarakan pentingnya penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Klaim Rajin Berkunjung ke Bank Indonesia. Apa yang Dibahas?

Dalam pernyataannya kepada anggota DPR, ia mengatakan sinergi antara bank sentral, pembuat kebijakan fiskal, dan otoritas lain dapat dipercepat, dapat diperkuat, namun tanpa mengurangi cakupan otonomi BI sebagaimana diatur undang-undang.

Menurutnya, langkah tersebut relevan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penunjukan Thomas memicu reaksi pasar dan kekhawatiran investor terkait independensi BI. Pada pertengahan Januari 2026, menjelang finalisasi proses pencalonan, rupiah sempat melemah hingga menembus level rekor sekitar Rp16.985 per dollar AS, kondisi yang sebagian pengamat kaitkan dengan kekhawatiran atas campur tangan politik dalam kebijakan moneter.

Setelah penunjukan dan pernyataan-pernyataan dari pihak BI, termasuk keputusan mempertahankan suku bunga pada saat itu, volatilitas mata uang berangsur menurun.

Gubernur BI tegaskan independensi bank sentral

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo merespons kekhawatiran publik sejak isu pencalonan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin (19/1/2026).

"Kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/1/2026).

Perry menjelaskan, pengambilan keputusan di BI tidak dilakukan perseorangan, melainkan oleh seluruh Dewan Gubernur BI secara kolektif.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Tidak Ada Intervensi ke Bank Sentral

Seluruh rekomendasi keputusan di bank sentral juga dirumuskan dan direkomendasikan melalui komite-komite yang ada. Dalam prosesnya, BI juga bersinergi erat dengan pemerintah.

"Proses pengambilan keputusan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat," tegasnya.

Perry mengungkapkan, pencalonan Deputi Gubernur BI ini dimulai setelah Juda Agung mengundurkan diri dari posisinya sebagai Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026.

Guna mengisi jabatan Juda yang kosong, Perry mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur BI kepada Presiden Prabowo pada 14 Januari 2026.

Selain Thomas Djiwandono, Perry turut mengusulkan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro untuk menggantikan Juda Agung.

Baca Juga: Tinggalkan Jabatan Wamenkeu, Thomas Djiwandono Ungkap Alasannya Masuk Bank Sentral

Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Dalam kapasitas tersebut, Thomas juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Thomas ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026.

Dengan demikian, susunan Dewan Gubernur BI menjadi sebagai berikut.

• Gubernur: Perry Warjiyo
• Deputi Gubernur Senior: Destry Damayanti
• Deputi Gubernur: Aida S. Budiman
• Deputi Gubernur: Filianingsih Hendarta
• Deputi Gubernur: Ricky Perdana Gozali
• Deputi Gubernur: Thomas A.M. Djiwandono

Selanjutnya: Profil Israr Megantara: Bintang Timnas Futsal Indonesia Hattrick Lawan Iran

Menarik Dibaca: Promo Alfamart Paling Murah Sejagat 8-15 Februari 2026, Sambal Indofood Beli 2 Hemat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News