KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dengan mewabahnya Covid-19, Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa tidak akan menyelenggarakan Sensus Penduduk (SP) Wawancara di tahun ini. Sebagai gantinya, BPS akan menerapkan pendataan penduduk dengan teknik drop off pick up (DOPU). 

Pendataan penduduk dengan teknik DOPU tersebut dilakukan petugas sensus dengan menyampaikan kuesioner (drop-off) untuk diisi secara mandiri oleh penduduk. Setelah penduduk mengisi, maka akan diambil kembali (pick up) oleh petugas sensus. 

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, pendataan penduduk dengan teknik tersebut membutuhkan sekitar 247.000 petugas sensus termasuk pengurus Rukun Tetangga (RT) di masing-masing kota dan kabupaten. 

"Kami mengubah metodenya karena anggaran BPS dipangkas 43% menjadi minim dan ada Covid-19. Jadi, mekanismenya nanti kami akan merekrut petugas sensus baru karena kami butuhnya sekitar 247.000 dan pegawai BPS hanya 16.000," kata Suhariyanto, Selasa (2/6). 

Baca Juga: Sensus penduduk interview ditiadakan, anggaran BPS mengecil jadi Rp 1,05 triliun

Melengkapi pernyataan Suhariyanto, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono mengatakan, BPS akan membuka lowongan bagi siapa saja yang ingin mendaftar menjadi petugas sensus. 

Pendaftaran akan diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan akan dikoordinir oleh BPS di daerah-daerah tersebut. "Pokoknya siapapun boleh daftar, tapi yang diupayakan adalah yang tinggal di wilayah itu biar lebih paham kondisi di daerahnya," kata Margo Yuwono kepada Kontan.co.id. 

Baca Juga: Belum daftar lewat sensus penduduk online? Ini alternatif yang disediakan BPS

BPS tentu saja akan melakukan pelatihan bagi para petugas sensus. Namun, karena menimbang adanya Covid-19 dan efisiensi anggaran BPS sebesar 43%, maka pelatihan akan dilaksanakan secara online dan mandiri. 

Pelatihan online, yaitu dengan menggunakan media video conference. Sementara pelatihan secara mandiri adalah dengan memberikan materi-materi pendataan baik dalam bentuk materi tertulis dan video agar mudah dipahami oleh calon petugas. 

Margo Yuwono pun menyebut, model pendataan ini rupanya mampu menekan anggaran BPS untuk perhelatan SP. Dengan teknik DOPU tersebut, anggaran BPS untuk SP menyempit menjadi Rp 1,05 triliun atau lebih kecil daripada anggaran SP wawancara yang sebesar Rp 4 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati