JAKARTA. Untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal di Indonesia yang terus meningkat, galangan kapal membutuhkan peningkatan kapasitas minimal 500.000 Deadweight Tonnage (DWT) per tahun. Untuk penambahan kapasitas docking itu, investasi yang dibutuhkan minimal sebesar Rp 5 triliun.Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Tjahjono Rusdianto mengatakan, total kapasitas galangan kapal untuk perawatan dan perbaikan di Indonesia mencapai 6 juta DWT hingga 6,5 juta DWT per tahun. Dengan peningkatan jumlah kapal yang terjadi, maka setiap tahun kapal yang tidak terlayani setara dengan 1 juta DWT. "Sekarang untuk docking, kapal harus mengantre selama dua bulan," kata Tjahjono.Tjahjono memperkirakan, peningkatan jumlah kapal di Indonesia mencapai sekitar 300.000 DWT per tahun. Penambahan kapal itu terutama sebagai imbas dari pemberlakuan asas cabotage di Indonesia. Kapal bertambah melalui proses peralihan bendera asing menjadi bendera nasional dan juga pembelian kapal bekas. Peningkatan jumlah kapal itu secara otomatis menyebabkan peningkatan kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal. Akibat kemampuan galangan kapal yang terbatas, Tjahjono mengatakan selama ini industri galangan kapal kerap diposisikan sebagai pihak yang bersalah ketika terjadi persoalan pelayaran seperti kemacetan di penyeberangan Merak-Bakauheni.Untuk menyesuaikan dengan jumlah kapal, menurut Tjahjono, penambahan kapasitas galangan kapal tidak bisa serta merta dilakukan karena butuh investasi yang besar. Apalagi, investor masih banyak yang enggan berinvestasi di sektor galangan kapal karena butuh investasi yang besar dan baru bisa mencapai break event point (BEP) 15 tahun atau 20 tahun berikutnya.Dengan kemampuan investasi yang terbatas, investasi minimal yang bisa dilakukan adalah dengan menambah kapasitas sebanyak 500.000 DWT per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan, semua kapal yang membutuhkan perawatan dan perbaikan bisa terlayani semua.Menurut Tjahjono, pembangunan galangan kapal di Indonesia juga harus merata di semua pulau. Selama ini keberadaan galangan kapal masih terpusat di Jawa yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Banten. Sedangkan di luar Jawa hanya terpusat di Batam dan Medan.Namun pembangunan galangan kapal di luar Jawa juga harus diimbangi dengan kelancaran suplai komponen yang dibutuhkan galangan kapal. Padahal selama ini, plat baja untuk industri galangan kapal hanya bisa disuplai dari PT Krakatau Steel di Surabaya dan Cilegon.Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan, minat investor untuk berinvestasi di sektor galangan kapal sebenarnya cukup tinggi. Mereka terutama terpusat di daerah yang lalu-lintas kapalnya tinggi misalnya untuk Selat Sunda di Jakarta dan Selat Malaka di Batam. "Sayangnya lahannya sudah penuh, jadi mulai bergeser ke tempat lain," kata Budi.Pergeseran itu, kata Budi mulai dilakukan di antaranya oleh industri galangan kapal di Batam yang bergeser ke Karimun. Di Lamongan Jawa Timur, pemerintah juga menyediakan kluster industri galangan kapal untuk mengatasi kepadatan galangan kapal yang ada di Surabaya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tiap tahun, galangan kapal butuh investasi minimal Rp 5 triliun
JAKARTA. Untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal di Indonesia yang terus meningkat, galangan kapal membutuhkan peningkatan kapasitas minimal 500.000 Deadweight Tonnage (DWT) per tahun. Untuk penambahan kapasitas docking itu, investasi yang dibutuhkan minimal sebesar Rp 5 triliun.Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Tjahjono Rusdianto mengatakan, total kapasitas galangan kapal untuk perawatan dan perbaikan di Indonesia mencapai 6 juta DWT hingga 6,5 juta DWT per tahun. Dengan peningkatan jumlah kapal yang terjadi, maka setiap tahun kapal yang tidak terlayani setara dengan 1 juta DWT. "Sekarang untuk docking, kapal harus mengantre selama dua bulan," kata Tjahjono.Tjahjono memperkirakan, peningkatan jumlah kapal di Indonesia mencapai sekitar 300.000 DWT per tahun. Penambahan kapal itu terutama sebagai imbas dari pemberlakuan asas cabotage di Indonesia. Kapal bertambah melalui proses peralihan bendera asing menjadi bendera nasional dan juga pembelian kapal bekas. Peningkatan jumlah kapal itu secara otomatis menyebabkan peningkatan kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal. Akibat kemampuan galangan kapal yang terbatas, Tjahjono mengatakan selama ini industri galangan kapal kerap diposisikan sebagai pihak yang bersalah ketika terjadi persoalan pelayaran seperti kemacetan di penyeberangan Merak-Bakauheni.Untuk menyesuaikan dengan jumlah kapal, menurut Tjahjono, penambahan kapasitas galangan kapal tidak bisa serta merta dilakukan karena butuh investasi yang besar. Apalagi, investor masih banyak yang enggan berinvestasi di sektor galangan kapal karena butuh investasi yang besar dan baru bisa mencapai break event point (BEP) 15 tahun atau 20 tahun berikutnya.Dengan kemampuan investasi yang terbatas, investasi minimal yang bisa dilakukan adalah dengan menambah kapasitas sebanyak 500.000 DWT per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan, semua kapal yang membutuhkan perawatan dan perbaikan bisa terlayani semua.Menurut Tjahjono, pembangunan galangan kapal di Indonesia juga harus merata di semua pulau. Selama ini keberadaan galangan kapal masih terpusat di Jawa yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Banten. Sedangkan di luar Jawa hanya terpusat di Batam dan Medan.Namun pembangunan galangan kapal di luar Jawa juga harus diimbangi dengan kelancaran suplai komponen yang dibutuhkan galangan kapal. Padahal selama ini, plat baja untuk industri galangan kapal hanya bisa disuplai dari PT Krakatau Steel di Surabaya dan Cilegon.Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan, minat investor untuk berinvestasi di sektor galangan kapal sebenarnya cukup tinggi. Mereka terutama terpusat di daerah yang lalu-lintas kapalnya tinggi misalnya untuk Selat Sunda di Jakarta dan Selat Malaka di Batam. "Sayangnya lahannya sudah penuh, jadi mulai bergeser ke tempat lain," kata Budi.Pergeseran itu, kata Budi mulai dilakukan di antaranya oleh industri galangan kapal di Batam yang bergeser ke Karimun. Di Lamongan Jawa Timur, pemerintah juga menyediakan kluster industri galangan kapal untuk mengatasi kepadatan galangan kapal yang ada di Surabaya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
