JAKARTA. Dana subsidi atau public service obligation (PSO) tahun depan untuk tarif kereta jarak jauh belum juga ada kepastian. Kontrak PSO belum juga ditetapkan meski anggaran PSO tahun 2014 kabarnya mencapai Rp 1,2 triliun. Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI), Sugeng Priyono mengatakan akibat kontrak PSO belum ada, PT KAI belum lakukan perubahan tarif KA ekonomi. Menurutnya Per 1 Januari 2014 besok, PT KAI kemungkinan menerapkan tarif nonsubsidi untuk tiket KA ekonomi jarak jauh. "PT KAI hanya menjalankan PSO tapi yang menetapkan pemerintah," ujar Sugeng, Rabu (11/12). Menurut Sugeng, PT KAI siap terhadap semua kemungkinan baik diberikan ataupun tidak diberikan dana PSO untuk kereta jarak jauh. Ia pun maklum jika dana PSO itu diorientasikan bagi kereta rel listrik (KRL) jarak dekat. Mengacu pada kontrak PSO 2013, kereta api ekonomi jarak jauh yang mendapat jatah subsidi sekitar 14 kereta. Untuk itu ia berharap masyarakat tidak protes kepada PT KAI jika tarif KA ekonomi jarak jauh mulai naik tahun depan. Sebab yang menentukan PSO pemerintah dan bukan PT KAI. Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan dana PSO itu sebenarnya fleksibel. Ia bilang jika dana itu kurang, maka bisa ditambah pada tahun depannya dan kalau lebih bisa dikurangi. Mengenai kereta api ekonomi jarak jauh yang kemungkinan tak dapat dana PSO, Bambang bilang pemerintah saat ini sedang memprioritaskan kereta api perkotaan terutama untuk kereta ekonomi di sejumlah kota yang diharap bisa berkembang sehingga daya beli masyarakat pun bisa meningkat Pertimbangan tidak memberikan subsidi untuk kereta ekonomi jarak jauh karena moda tersebut dianggap bukan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menurutnya salah satu yang bisa dikembangkan lewat dana PSO adalah kereta perintis seperti yang saat ini dikembangkan di Aceh dan daerah lain. Ia mengatakan KA ekonomi jarak jauh sudah ada pasarnya, menurutnya pemerintah akan melihat sejauh mana kemampuan pasar, ia mengatakan jika kemampuan daya beli sudah pada tingkat tiket yang diminta PT KAI, berarti tak ada lagi subsidi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tidak ada lagi subsidi untuk KA Ekonomi jarak jauh
JAKARTA. Dana subsidi atau public service obligation (PSO) tahun depan untuk tarif kereta jarak jauh belum juga ada kepastian. Kontrak PSO belum juga ditetapkan meski anggaran PSO tahun 2014 kabarnya mencapai Rp 1,2 triliun. Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI), Sugeng Priyono mengatakan akibat kontrak PSO belum ada, PT KAI belum lakukan perubahan tarif KA ekonomi. Menurutnya Per 1 Januari 2014 besok, PT KAI kemungkinan menerapkan tarif nonsubsidi untuk tiket KA ekonomi jarak jauh. "PT KAI hanya menjalankan PSO tapi yang menetapkan pemerintah," ujar Sugeng, Rabu (11/12). Menurut Sugeng, PT KAI siap terhadap semua kemungkinan baik diberikan ataupun tidak diberikan dana PSO untuk kereta jarak jauh. Ia pun maklum jika dana PSO itu diorientasikan bagi kereta rel listrik (KRL) jarak dekat. Mengacu pada kontrak PSO 2013, kereta api ekonomi jarak jauh yang mendapat jatah subsidi sekitar 14 kereta. Untuk itu ia berharap masyarakat tidak protes kepada PT KAI jika tarif KA ekonomi jarak jauh mulai naik tahun depan. Sebab yang menentukan PSO pemerintah dan bukan PT KAI. Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan dana PSO itu sebenarnya fleksibel. Ia bilang jika dana itu kurang, maka bisa ditambah pada tahun depannya dan kalau lebih bisa dikurangi. Mengenai kereta api ekonomi jarak jauh yang kemungkinan tak dapat dana PSO, Bambang bilang pemerintah saat ini sedang memprioritaskan kereta api perkotaan terutama untuk kereta ekonomi di sejumlah kota yang diharap bisa berkembang sehingga daya beli masyarakat pun bisa meningkat Pertimbangan tidak memberikan subsidi untuk kereta ekonomi jarak jauh karena moda tersebut dianggap bukan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menurutnya salah satu yang bisa dikembangkan lewat dana PSO adalah kereta perintis seperti yang saat ini dikembangkan di Aceh dan daerah lain. Ia mengatakan KA ekonomi jarak jauh sudah ada pasarnya, menurutnya pemerintah akan melihat sejauh mana kemampuan pasar, ia mengatakan jika kemampuan daya beli sudah pada tingkat tiket yang diminta PT KAI, berarti tak ada lagi subsidi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
