KONTAN.CO.ID - SEMARANG. Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Rofiudin mengatakan, 16 kepala desa dan perangkatnya di wilayah Provinsi Jateng telah disanksi karena terbukti tidak netral dalam gelaran Pileg dan Pilpres 2019. Rofiudin mengatakan, hal itu diketahui dari informasi yang didapatkan Bawaslu Jateng dari sejumlah pejabat daerah terkait. "Ada 16 kepala desa atau perangkat desa yang tidak netral. Bawaslu merekomendasikan agar mereka diberi sanksi,” ujar Rofiudin saat dihubungi, Senin (4/3). Rofiudin mengatakan, sanksi yang diberikan cukup beragam, mulai dari peringatan tertulis, hingga hukuman pembinaan. Sejumlah kepala desa yang terlibat tidak netral tercatat berada di sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Rofiudin mengatakan, modus yang dilakukan para kades tersebut dengan mengunggah foto dengan salah satu capres di Facebook dan membagikan di jejaring WhatsApp. Modus lain, sambung Rofiudin, yaitu kepala desa berswafoto dengan salah satu calon wakil presiden berikut simbol tangan tanda dukungan. Modus lain yang ditemukan yaitu para kepala desa ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan para caleg di beberapa daerah, antara lain Pekalongan, Sukoharjo, Banjarnegara dan Purbalingga. “Di Magelang, bahkan ada seorang perangkat desa yang ikut aktif dalam acara kampanye,” tambahnya.
