JAKARTA. Pemerintah memberikan waktu dua minggu kepada Research In Motion Ltd (RIM) untuk menyaring akses BlackBerry Internet Service (BIS). Siang ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan pihaknya memberikan waktu kepada RIM hingga 21 Januari nanti. Sebenarnya Kementerian Kominfo sudah meminta RIM untuk menutup akses ke situs porno sejak Ramadan tahun lalu. "Yang lain sudah mematuhi, masak BlackBerry mendapat keistimewaan? Ya semuanya harus menghormati hukum di Indonesia," ujar Tifatul saat rapat kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2011, Senin (10/1).Selain menutup akses ke situs pornografi, pemerintah juga meminta RIM untuk membuka server di Indonesia sehingga aparat hukum di Indonesia bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan khususnya korupsi dan sekarang seluruh operator. "Operator telekomunikasi di Indonesia sudah mematuhi itu masa RIM tidak mau mematuhi itu. Saya rasa mereka mau, tapi selesaikan segera, jangan ditunda," ungkap Tifatul.Jika RIM tidak mematuhi himbauan ini, pemerintah tidak akan memberikan toleransi lagi. Sebetulnya pemerintah dan RIM sudah melakukan pertemuan yang mengasilkan sekitar tujuh hingga delapan poin kesepakatan. Karena itu Tifatul menghimbau RIM untuk mematuhi kesepakatan tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tifatul: RIM harus menghormati hukum Indonesia
JAKARTA. Pemerintah memberikan waktu dua minggu kepada Research In Motion Ltd (RIM) untuk menyaring akses BlackBerry Internet Service (BIS). Siang ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan pihaknya memberikan waktu kepada RIM hingga 21 Januari nanti. Sebenarnya Kementerian Kominfo sudah meminta RIM untuk menutup akses ke situs porno sejak Ramadan tahun lalu. "Yang lain sudah mematuhi, masak BlackBerry mendapat keistimewaan? Ya semuanya harus menghormati hukum di Indonesia," ujar Tifatul saat rapat kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2011, Senin (10/1).Selain menutup akses ke situs pornografi, pemerintah juga meminta RIM untuk membuka server di Indonesia sehingga aparat hukum di Indonesia bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan khususnya korupsi dan sekarang seluruh operator. "Operator telekomunikasi di Indonesia sudah mematuhi itu masa RIM tidak mau mematuhi itu. Saya rasa mereka mau, tapi selesaikan segera, jangan ditunda," ungkap Tifatul.Jika RIM tidak mematuhi himbauan ini, pemerintah tidak akan memberikan toleransi lagi. Sebetulnya pemerintah dan RIM sudah melakukan pertemuan yang mengasilkan sekitar tujuh hingga delapan poin kesepakatan. Karena itu Tifatul menghimbau RIM untuk mematuhi kesepakatan tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
