Jakarta. Sampai saat ini peraturan pelaksana paket kebijakan ekonomi belum juga berhasil diselesaikan. Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Senin (27/6) diketahui, setidaknya ada tiga aturan yang belum berhasil diselesaikan. Tiga peraturan itu adalah; Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Penyangga Gas Bumi (Agregator), Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Komponen Hidup Layak, dan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta Senin (27/6) ini mengatakan, aturan yang belum selesai tersebut hanya mencapai 2% dari total aturan paket kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan paket.
Tiga aturan paket ekonomi belum kelar
Jakarta. Sampai saat ini peraturan pelaksana paket kebijakan ekonomi belum juga berhasil diselesaikan. Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Senin (27/6) diketahui, setidaknya ada tiga aturan yang belum berhasil diselesaikan. Tiga peraturan itu adalah; Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Penyangga Gas Bumi (Agregator), Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Komponen Hidup Layak, dan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta Senin (27/6) ini mengatakan, aturan yang belum selesai tersebut hanya mencapai 2% dari total aturan paket kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan paket.
