JAKARTA. Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal diinstruksikan untuk menggarap proyek kereta api komuter yang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tiga BUMN tersebut adalah PT Angkasa Pura II atau APII, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah menunjuk tiga BUMN itu agar proyek ini dapat bisa segera terlaksana. “Minggu ini sudah desainnya, dana sudah untuk pembebasan lahan juga harus bisa selesai karena ini ada di dua provinsi yaitu DKI dan Banten,” tuturnya, Kamis (14/4).

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, pemerintah akan membangun akses kereta api menuju bandara Soekarno-Hatta dengan dua jalur. Yakni, jalur cepat melalui Manggarai-Angke-Pluit-Bandara dan jalur komuter yang merupakan rute alternatif dari Tangerang menuju bandara. “Kalau untuk jalur yang melewati Pluit itu adalah proyek jangka menengah-panjang. Sementara, untuk rute Tangerang akan digarap oleh 3 BUMN,” kata Freddy.

Menurutnya, AP II dan KAI dilibatkan karena keduanya melalui PT Railink telah lama mengerjakan studi awal proyek tersebut dan Jasa Marga dilibatkan karena ada jalur yang melewati lahan miliknya. Kebutuhan pendanaan untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,27 triliun. "Dalam rapat diputuskan mau tidak mau untuk yang Soekarno Hatta jalur selatan yang lewat Tangerang itu Railink harus dilibatkan dalam pembangunannya, karena sudah melakukan studi awalnya. Kita harapkan Jasa Marga juga masuk sehingga kita modalnya cukup kuat,” kata Freddy.

Sementara menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar dengan penugasan ketiga BUMN tersebut, maka pemerintah tidak diperlukan lagi tender untuk proyek kereta api komuter tersebut. Hanya saja, pihaknya masih akan menunggu dasar hukum semisal Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden terkait penugasan ketiga BUMN tersebut. “Kita berharap agar ada semacam terobosan penugasan kepada BUMN dan penugasan ini harus dipayungi dengan Kepres atau Inpres,” kata Mustafa.

Adapun untuk proyek kereta api bandara yang melewati Pluit, tetap merupakan proyek prioritas yang dijalankan dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Proyek itu diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 10 triliun atau membengkak dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya, sebesar Rp 4,6 triliun, lantaran adanya jalur yang melayang (elevated line) dan jalur khusus (dedicated line). “Kalau bisa dalam tahun ini sudah bisa dilelang pelaksanaannya. Biaya detailnya nanti kita lihat, untuk pembebasan lahan saja butuh sekitar Rp 1,5 triliun belum bicara lain-lain, biayanya cukup besar,” kata Freddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.