JAKARTA. Pemerintah berjanji akan segera menyerahkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai rencana, RKP itu mulai dibahas oleh DPR pada 20 Mei mendatang.

Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan, secara garis besar, RKP yang nantinya bakal jadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 itu berisi beberapa prioritas. Antara lain, program percepatan infrastruktur, kedaulatan pangan,  dan maritim.

Selain itu, pada program non ekonomi, anggaran RKP tahun 2016 akan fokus pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu program sosial sesuai janji Presiden saat kampanye tahun lalu.

Selain itu, APBN 2016 disusun dengan asumsi yang lebih terukur. Sebab, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian dan lembaga tidak membuat program kerja yang terlalu banyak. "Para menteri diminta presiden untuk melihat kembali rencana kerjanya," kata Sofyan, usai mengikuti sidang kabinet paripurna dengan agenda pembahasan RKP 2016 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/5).

Permintaan Jokowi agar RKP 2016 disusun lebih realistis, bukan tanpa dasar. Jokowi menilai, APBN Perubahan (APBN-P) 2015 tidak realistis. Salah satu indikasinya, bisa dilihat dari target pertumbuhan ekonomi 5,7% yang dipatok APBN-P 2015 di tengah melambatnya ekonomi global.

Andrinof Chaniago, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menambahkan, asumsi makro yang akan disusun dalam RKP 2016 masih sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Di antaranya, target pertumbuhan ekonomi dipatok berada di kisaran 6%-6,6%. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2016 mencapai 6-6,6%. Itu dengan peningkatan optimalisasi belanja negara, serta efisiensi fiskal melalui penurunan defisit anggaran. "Nanti anggarannya dipaparkan sesuai RPJMN," kata Andrinof.

Selain pertumbuhan ekonomi 6-6,6%, pemerintah memproyeksikan asumsi makro pada 2016, antara lain, laju inflasi 3%-5%, nilai tukar rupiah Rp12.700-Rp13.100 per dollar Amerika Serikat (AS), harga minyak mentah Indonesia (ICP) 60-80 dollar AS per barel, lifting minyak 830.000-850.000 barel per hari, dan lifting gas 1,1 juta-1,2 juta barel setara minyak per hari.

Lana Soelistyaningsih, Ekonom Samuel Asset Manajemen menilai, target asumsi makro tahun ini memang dipatok pemerintah terlalu tinggi. Padahal, situasi perekonomian global sedang bergejolak. Akibatnya, lanjut Lana, penerimaan pajak tahun ini bakal sulit tercapai. Selain itu, defisit anggaran juga berpotensi semakin melebar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie