JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan berbagi kisah sepulang dari safarinya ke Natuna dan Anambas. Dia menyebutkan ada satu pulau sangat potensial sektor pariwisata di Anambas, bernama Pulau Bawah. "Itu ada nama Pulau Bawah itu di Anambas. Itu terbaik di Asia," kata Dahlan ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (7/5). Dahlan menuturkan, di pulau itu akan dibangun kawasan wisata tingkat internasional. Dia mengklaim setidaknya sudah ada tiga investor yang melirik pulau itu, yaitu pemodal dari Perancis, Australia, dan Amerika Serikat. "Jadi BUMN ternyata tidak perlu masuk ke situ, karena investornya sudah bekerja. Nanti ini akan menjadi Maldives-nya Indonesia," ucap Dahlan. Kendati pemodal asing sudah siap, Dahlan tetap memperhatikan hal-hal lain. Ia berharap, Kementerian Hukum dan HAM bisa membangun kantor perwakilan di sana. Hal itu diperlukan, agar semua orang asing yang singgah sementara atau tinggal menetap bisa dimonitor tingkat imigrasinya. "Karena pulau itu berada tengah pulau, itu menjadi semuanya datang ke situ Indonesia enggak bisa kontrol. Nah sebaiknya imigrasi ngalah bikin pos di situ," pungkasnya. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tiga investor tertarik investasi di pulau Bawah
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan berbagi kisah sepulang dari safarinya ke Natuna dan Anambas. Dia menyebutkan ada satu pulau sangat potensial sektor pariwisata di Anambas, bernama Pulau Bawah. "Itu ada nama Pulau Bawah itu di Anambas. Itu terbaik di Asia," kata Dahlan ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (7/5). Dahlan menuturkan, di pulau itu akan dibangun kawasan wisata tingkat internasional. Dia mengklaim setidaknya sudah ada tiga investor yang melirik pulau itu, yaitu pemodal dari Perancis, Australia, dan Amerika Serikat. "Jadi BUMN ternyata tidak perlu masuk ke situ, karena investornya sudah bekerja. Nanti ini akan menjadi Maldives-nya Indonesia," ucap Dahlan. Kendati pemodal asing sudah siap, Dahlan tetap memperhatikan hal-hal lain. Ia berharap, Kementerian Hukum dan HAM bisa membangun kantor perwakilan di sana. Hal itu diperlukan, agar semua orang asing yang singgah sementara atau tinggal menetap bisa dimonitor tingkat imigrasinya. "Karena pulau itu berada tengah pulau, itu menjadi semuanya datang ke situ Indonesia enggak bisa kontrol. Nah sebaiknya imigrasi ngalah bikin pos di situ," pungkasnya. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
