JAKARTA. Ada tiga kementerian yang dipastikan mendapatkan tambahan anggaran pendidikan dalam APBNP-2011. Adapun tiga kementerian itu yakni Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menuturkan bahwatiga kementerian menjadi prioritas lantaran memiliki fungsi pendidikan dasar. "Berdasarkan kesepakatan dalam rapat Komite Pendidikan, tiga kementerian ini sudah diminta untuk menyusun program untuk alokasi tambahan anggaran pendidikan ini," katanya seusai rapat Komite Pendidikan di Kantor Wapres, Selasa (19/7).Sebelumnya Kementerian Pendidikan Nasional mengusulkan tambahan anggaran Rp 10 triliun dalam APBN-P 2011. Tambahan anggaran ini untuk alokasi beasiswa bagi siswa tidak mampu dan pembenahan sekolah yang rusak. Kemudian Kementerian Agama mengusulkan tambahan Rp 3,5 triliun. Anggaran tambahan ini untuk memetakan dan mendata sekolah agama dan madrasah di seluruh Indonesia.Dengan adanya tambahan ini, Wakil Presiden Boediono meminta Kementerian Agama memperhatikan tiga hal. Pertama, perbaikan sarana olah raga, seni dan budaya, serta pendidikan Pramuka di pesantren. Jika anggaran terbatas, ini bisa dijalankan secara bertahap. Peningkatan pendidikan pramuka pesantren juga bisa bersinergi dengan sekolah umum. "Wapres juga meminta menteri pemuda dan olah raga turut membantu dan menyediakan pelatih serta program pendidikan untuk pengembangan Pramuka di pesantren," katanya.Kedua, Boediono meminta menteri agama memetakan madrasah di seluruh Indonesia untuk memudahkan pengelolaan dan berbagai program perbaikan. Ketiga, Boeidono juga meminta perhatian lebih kepada peningkatan kualitas dan kecakapan guru-guru madrasah.Untuk di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tambahan anggaran APBN-P 2011 akan dialokasikan untuk peningkatan pelatihan kerja calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Ini berhubungan dengan langkah pemerintah melakukan moratorium tenaga kerja yang kebanyakan di sektor informal. "Ini penguatan di balai latihan kerja untuk tenaga kerja informal," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tiga kementerian dipastikan dapat tambahan anggaran pendidikan
JAKARTA. Ada tiga kementerian yang dipastikan mendapatkan tambahan anggaran pendidikan dalam APBNP-2011. Adapun tiga kementerian itu yakni Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menuturkan bahwatiga kementerian menjadi prioritas lantaran memiliki fungsi pendidikan dasar. "Berdasarkan kesepakatan dalam rapat Komite Pendidikan, tiga kementerian ini sudah diminta untuk menyusun program untuk alokasi tambahan anggaran pendidikan ini," katanya seusai rapat Komite Pendidikan di Kantor Wapres, Selasa (19/7).Sebelumnya Kementerian Pendidikan Nasional mengusulkan tambahan anggaran Rp 10 triliun dalam APBN-P 2011. Tambahan anggaran ini untuk alokasi beasiswa bagi siswa tidak mampu dan pembenahan sekolah yang rusak. Kemudian Kementerian Agama mengusulkan tambahan Rp 3,5 triliun. Anggaran tambahan ini untuk memetakan dan mendata sekolah agama dan madrasah di seluruh Indonesia.Dengan adanya tambahan ini, Wakil Presiden Boediono meminta Kementerian Agama memperhatikan tiga hal. Pertama, perbaikan sarana olah raga, seni dan budaya, serta pendidikan Pramuka di pesantren. Jika anggaran terbatas, ini bisa dijalankan secara bertahap. Peningkatan pendidikan pramuka pesantren juga bisa bersinergi dengan sekolah umum. "Wapres juga meminta menteri pemuda dan olah raga turut membantu dan menyediakan pelatih serta program pendidikan untuk pengembangan Pramuka di pesantren," katanya.Kedua, Boediono meminta menteri agama memetakan madrasah di seluruh Indonesia untuk memudahkan pengelolaan dan berbagai program perbaikan. Ketiga, Boeidono juga meminta perhatian lebih kepada peningkatan kualitas dan kecakapan guru-guru madrasah.Untuk di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tambahan anggaran APBN-P 2011 akan dialokasikan untuk peningkatan pelatihan kerja calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Ini berhubungan dengan langkah pemerintah melakukan moratorium tenaga kerja yang kebanyakan di sektor informal. "Ini penguatan di balai latihan kerja untuk tenaga kerja informal," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
