JAKARTA. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya menurunkan harga gas hingga US$ 5 per mmbtu.

Ada tiga cara yang akan dilakukan. Yakni,  amendemen kontrak jual beli gas pada 31 kontrak, membuat kluster gas berdasarkan lokasi pasokan dan pembeli gas serta impor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja bilang, pemerintah sedang mengkaji sejumlah kontrak agar harga gas turun. "Semua kontrak yang harga hulunya lebih dari US$ 4 per mmbtu," ujarnya, Rabu (12/10).

Selain itu, Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan bilang, pihaknya akan membentuk zonasi. Indonesia bagian barat mendapat gas dari Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur mendapat gas dari timur.

Jika gas untuk Indonesia barat tidak cukup, bisa menggunakan gas impor. Sementara gas dari Indonesia timur akan diekspor.

Luhut mencontohkan harga gas  Malaysia atau Brunei atau Timur Tengah bisa lebih murah, US$ 3-US$4 per mmbtu dan jika regasifikasi dan disalurkan bisa US$ 8 per mmbtu untuk Medan. Lebih murah dibanding harga gas di Medan mencapai US$ 13 per mmbtu.Nah, terakhir baru impor gas.

Atas ketiga kebijakan itu. VP Development and Relations ConocoPhillips Joang Laksanto menegaskan, pihaknya belum dapat berkomentar banyak  soal amendemen kontrak. "Kontrak harus disepakati kedua pihak," ungkap dia ke KONTAN, Rabu (12/10).

Wianda Pusponegoro VP Corporate Communication PT Pertamina mengatakan, pihaknya paham dengan harga gas saat. Sekarang bersama mencari solusi komprehensif baik dari hulu hingga hilir. "Tak hanya satu sisi," ujarnya.

Gunung Sardjono, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, mengkritik langkah  kluster. Menurutnya pemerintah melakukan pemetaan kluster dilihat dari permintaan dan penawaran. Kalau match tapi harga belum ketemu, bisa dicarikan solusinya. Yang penting tidak ada yang  merasa dirugikan," kata Gunung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia