KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Diputuskan harus menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 13 September 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) segera menyiapkan rencana perdamaian.

"Kita sudah siapkan proposal dan materi, bagaimana ini bisa diajukan agar perseroan bisa berjalan sedia kala. Karena banyak kepentingan yang harus dilindungi," kata kuasa hukum Tiga Pilar Juniver Girsang dari Kantor Hukum Juniver Girsang & Partners saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (18/9).

Juniver tak menjelaskan bagaimana skema yang akan ditawarkan Tiga Pilar kelak kepada kreditur-krediturnya dalam proses PKPU. Meski demikian, ia menjamin Tiga Pilar akan kooperatif terhadap proses PKPU.

Saat ini, lanjut Juniver Tiga Pilar melalui tim keuangannya memang tengah menyusun rencana perdamaian secara umum. Sebab, nantinya proses PKPU akan diurus pengurus yang ditunjuk.

"Ada tim nanti yang akan susun proposal, dan tentu kita harus beriringan dengan proses PKPU. Karena nanti para kreditur kan mendadak tagihan ke pengurus, ada perundingan dengan kita, maka nanti kita tentukan pilihan yang paling tepat untuk menyelesaikan kewajiban," lanjut Juniver.

Sementara itu, salah satu pengurus PKPU Tiga Pilar Rizky Dwinanto bilang, saat ini pengurus telah membuka pendaftaran tagihan. Meski demikian, ia bilang belum ada, kreditur yang mendaftarkan.

"Yang sudah menghubungi pengurus ada beberapa, tapi memang belum mendaftarkan tagihan," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (18/9).

Pengurus sendiri telah mengagendakan rapat kreditur perdana PKPU Tiga Pilar pada 25 September 2018. Sementara batas akhir pendaftaran tagihan sendiri akan ditutup pada 11 Oktober 2018.

Setelahnya akan dilanjutkan rapat pencocokan piutang pada 23 Oktober 2018, dan pembahasan rencana perdamaian pada 25 Oktober 2018. "Besok rencananya kita akan bertemu debitur, diskusi awal lah dengan debitur," lanjut Rizky.

Komisaris vs direksi

Sebelumnya, kepada Kontan.co.id Komisaris Tiga Pilar Hengky Koestanto bilang, restrukturisasi akan dilakukan menyeluruh. Dalam arti, tak hanya Tiga Pilar, melainkan juga terhadap entitas anak yang sedang menjalani PKPU juga.

"Sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan usaha perseroan berikut seluruh anak perusahaan, kami akan berupaya untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak kreditur di semua level usaha kita untuk mencari jalan keluar yang realistis, sustainable dan dapat diterima oleh pihak perseroan maupun kreditur," jelas Hengky saat dihubungi Kontan.co.id pekan lalu.

Editor: Yudho Winarto