KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat di tahun 2021. Tiga program perlindungan sosial yang dilanjutkan adalah, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (bantuan sembako), dan bantuan sosial tunai (BST).

Staf Ahli Menteri Sosial dan Anggota Komite PEN, Sonny W. Manalu menjelaskan, program bansos regular Kementerian Sosial (Kemensos) disinkronkan dengan program PEN. Program reguler dari Kemensos sendiri adalah PKH dan bantuan sembako, sedangkan untuk BST merupakan program khusus yang diluncurkan merespons adanya pandemi Covid-19.

Perlindungan sosial menjadi salah satu upaya memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat termasuk masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat pandemi. "Tahun 2021 dilakukan evaluasi di tahun ini tentu atas dasar kebijakan pemerintah maka program perlindungan sosial yang dilaksanakan Kemensos untuk tahun ini kita bagi dalam tiga bentuk program," kata Sonny saat Dialog Daring Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (3/2).

Adapun untuk bantuan sembako tahun ini ditargetkan menyasar 18,8 juta KPM, dengan periode 12 bulan penyaluran. Kemudian untuk BST tahun 2021 ditargetkan menyasar 10 juta KPM untuk periode Januari hingga April. Sedangkan PKH diberikan kepada 10.000 KPM PKH.

Baca Juga: Sri Mulyani: Secara umum dalam PEN 2021 terdapat lima jenis program

Tahun ini, Kemensos menganggarkan Rp 45 triliun untuk bantuan sembako yang bekerja sama dengan bank Himbara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN untuk penyalurannya. Khusus di wilayah timur Indonesia yang sulit dijangkau, disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Untuk anggaran BST, Kemensos mengalokasikan Rp 12 triliun.

Selain itu, untuk bantuan PKH dialokasikan Rp 20 triliun yang disalurkan per triwulan dan realisasinya sudah mencapai hampir 28% untuk triwulan pertama 2021 ini. Khusus program BST apakah akan dilanjut usai empat bulan berjalan, Sonny menyebut masih akan dilihat dari bagaimana kondisi masyarakat ke depan.

"Apalagi dalam menyongsong vaksinasi kita berharap penekanan penyebaran covid ini bisa menurun. Saya punya keyakinan bahwa presiden akan sangat bijaksana bahwa jikalau masih diperlukan di bulan Mei dan seterusnya BST ini sudah menjadi pertimbangan pemerintah," kata Sonny.

Baca Juga: Kemenkeu pastikan tahun ini bantuan subsidi gaji ditiadakan

Haris Husein, SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia mengatakan, pihaknya sudah melakukan distribusi untuk program tersebut dalam tiga cara. Pertama penyaluran di kantor pos, kedua penyaluran ke lokasi yang banyak KPM-nya dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecamatan, dan sekolah-sekolah. Ketiga, penyaluran dengan pengantaran langsung ke KPM, khususnya bagi yang lanjut usia, sakit, dan penyandang disabilitas.

Sebagai pertanggungjawaban penyaluran PT Pos Indonesia memanfaatkan aplikasi pos giro mobile, dengan memberikan surat pemberitahuan kepada KPM, yang memuat informasi syarat, informasi bahwa tidak ada potongan di dalamnya, dan proses verifikasi dilakukan memanfaatkan QR Code.

Rencananya di 2021 ini, akan dikembangkan dengan menggunakan teknologi pengenal wajah. "Penyalurannya kami juga memikirkan akuntabilitasnya karena itu dalam penyiaran ini kami juga memanfaatkan kemajuan teknologi yang kami gunakan aplikasi pos giro mobile," ujar Haris.

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran PEN tahun 2021 bisa meningkat hingga mencapai Rp 619 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati