Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali teken kontrak untuk tiga proyek bendungan. Tiga bendungan tersebut adalah Leuwikeris, Ciawi dan Cipanas. Tahapan pasca kontrak adalah konstruksi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Imam Santoso mengatakan, tiga bendungan ini melengkapi tiga proyek bendungan yang telah terlebih dahulu dilakukan penandatangan kontrak yakni Ladongi di Sulawesi Tenggara, Sukoharjo di Lampung, dan Kuwil di Sulawesi Utara.

Tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan kontrak terhadap delapan bendungan. "Untuk dua bendungan yakni Napunggete serta Sukamahi akan dilakukan penandatanganan kontraknya minggu depan," kata Imam, Rabu (23/11).

Sekadar catatan, Bendungan Leuwikeris di Ciamis, Jawa Barat, pengerjaan paket 1 yang terdiri dari bendungan utama dan fasilitas dikerjakan oleh PT PP dan PT Bahagia Bangunnusa (KSO) dengan nilai pekerjaan Rp 867,07 miliar.

Untuk bendungan Leuwikeris paket 2 yang terdiri dari bangunan pelimpahan, hidromekanikal dan electrical work, akan digarap oleh KSO Waskita Karya dan Adhi Karya senilai Rp 642,33 miliar. Sedangkan Paket 3, yakni berupa terowongan pengelak dan access road dilakukan oleh PT Hutama Karya dengan nilai pekerjaan Rp 385,46 miliar.

Bendungan Ciawi, Jawa Barat, untuk paket 1 dilakukan oleh PT Yodya Karya dan KSO PT Indra Karya dan PT Indah Karya dengan nilai kontrak Rp 25,27 miliar. Sedangkan paket 2 dikerjakan oleh KSO Abipraya dan Sacna dengan nilai Rp 757,89 miliar.

Sementara untuk Bendungan Cipanas, Sumedang, Jawa Barat, untuk paket 1 digarap oleh PT Wijaya Karya dan PT Jaya Kontraktor dengan nilai Rp 925 miliar. Sedangkan paket 2 yang dikerjakan Brantas Abipraya nilainya Rp 448,24 miliar.

Imam mengatakan, pembangunan infrastruktur bendungan ini tidak hanya dimonopoli oleh perusahaan BUMN saja, tetapi juga membuka kesempatan bagi swasta. Sehingga dengan skema ini membuat perusahaan Swasta membangun bendungan tanpa bantuan pemerintah.

Direktur PT PP Aprindy mengatakan pihaknya akan menyelesaikan mandat yang diberikan ini sebaik-baiknya. "Kewajiban kami untuk dapat selesaikan sesuai kontrak yang ada dengan kualitas yang baik dan waktu yang cepat," kata Aprindy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto