JAKARTA. Pembangunan infrastruktur sampai 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus digenjot. Bukan hanya itu saja, sejumlah infrastruktur yang pembangunannya baru dimulai pada awal pemerintahan mereka dipastikan akan mulai dimanfaatkan tahun ini, salah satunya, Tol Trans Sumatera.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam sebuah pernyataan yang diterima KONTAN pekan kemarin mengatakan, setidaknya akan ada tiga ruas tol yang kemungkinan bisa digunakan tahun ini. Tol itu; Bakauheni - Terbanggi Besar, Palembang - Indralaya, dan Medan - Binjai.

"Bakauheni - Terbanggi besar dan Medan Binjai akan dioperasikan tahun ini, Palembang - Indralaya akan dioperasikan Juni 2017," katanya.

GoTo Berhasil Cetak Laba di Q3-2025, Kinerja 9 Bulan Meningkat

Tidak hanya infrastruktur perhubungan, Basuki juga mengatakan, selama dua tahun ini pihaknya juga telah berhasil menggenjot pembangunan infrasruktur untuk sektor pertanian. Untuk embung misalnya, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selama dua tahun ini jumlah embung yang berhasil dibangun mencapai 498 buah.

Penyelesaian tersebut telah membuat jumlah embung yang sampai 2014 kemarin sebanyak 1.334 buah kian bertambah. Untuk tahun ini, pembangunan embung akan digenjot lagi dengan target pembangunan 90 embung lagi.

Meskipun berhasil digenjot, pembangunan infrastruktur selama dua tahun ini bukan tanpa hambatan. Sejumlah masalah klasik masih mengganjal percepatan pembangunan infrastruktur termasuk pendanaan.

Ambil contoh, untuk tol. Selama lima tahun ini, pemerintah ingin geber pembangunan tol nafsu besar tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan pendanaan.

Berdasarkan rencana pengembangan tol yang tertuang dalam Indonesia Road Development Plan 2015- 2019, anggaran yang diperlukan untuk menggeber pembangunan tol selama lima tahun mencapai Rp 733 triliun. Tapi dari jumlah kebutuhan tersebut, pemereintah hanya mampu membiayai Rp 268 triliun atau 37% saja.

Basuki mengatakan, untuk menutup kekurangan anggaran tersebut pemerintah putar otak. "Ditutup dengan anggaran pemerintah daerah, BUMN, swasta melalui skema kerjasama pemerintah swasta dan pembiayaan infrastruktur non-APBN," katanya.

Basuki mengatakan, agar dana, khususnya dari swasta bisa masuk, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Untuk pengadaan tanah misalnya, pemerintah sudah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara untuk membantu manajemen dan pembiayaan pengadaan tanah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News