JAKARTA. Kendati masih cukup dini, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda mulai jadi perbincangan. Pemerintah pun telah menyiapkan tiga skenario untuk mendukung pembuatan jembatan yang diperkirakan melahap investasi Rp 100 triliun ini.

Menurut Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono, skenario itu adalah: Pertama, pemerintah akan memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan. Misalnya, menggabungkan proyek jembatan sepanjang 29 kilometer ini dengan kawasan ekonomi khusus (KEK). Dengan begitu, investor akan lebih tertarik mengembangkan proyek yang studi kelayakannya rampung 2010 nanti. Selain itu, "Ada subsidi silang antara pengelola KEK dengan pengelola jembatan," kata Bambang, akhir pekan lalu.

Kedua, pemerintah membangun sebagian fasilitas yang dibutuhkan. Skenario ini mirip dengan proyek Jembatan Suramadu di Jawa Timur. Di sini pemerintah mengalokasikan anggaran negara baik dari pusat maupun daerah.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Khusus dana dari pusat, pemerintah bisa mengucurkannya melalui Departemen Pekerjaan Umum atau PT Multi Sarana Infrastruktur (SMI). Selain APBN dan APBD, Pemerintah juga membuka peluang pembiayaan dari swasta dan utang luar negeri. Ketiga, pemerintah memberikan jaminan atas risiko yang mungkin terjadi.

Bak gayung bersambut, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berjanji akan ikut mengalokasikan anggaran daerahnya dalam megaproyek ini. Dengan begitu, "Kami bisa membentuk perusahaan patungan dengan pengelola jembatan," kata dia.

Bambang sendiri belum dapat memastikan opsi mana yang akan dipilih pemerintah. Apalagi, studi yang sudah ada memperlihatkan, desain jembatan bisa jadi berbeda dengan Suramadu. "Bisa bentuknya jembatan, terowongan atau kombinasi antara keduanya," ujar dia. Untuk memutuskan semua opsi tadi, Kantor Menko Ekonomi telah membentuk tim khusus.

Yang jelas, pemerintah berharap bisa membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra ini mulai 2010 hingga 2020. Apalagi, beberapa perusahaan swasta telah menyetorkan studinya soal proyek ini. Yang terakhir adalah PT Bangungraha Sejahtera Mulia, anak usaha Kelompok Artha Graha milik pengusaha Tommy Winata. Kendati begitu, Pemerintah tetap memastikan bahwa pemilihan kontraktor dan pengelola Jembatan Selat Sunda akan lewat tender.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia M.S. Hidayat menilai, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda merupakan bukti perhatian pemerintah atas pengembangan sektor riil. Kata dia, proyek ini akan bersifat multiyears. "Ini akan dimulai pada pertengahan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," kata dia.

Anehnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati justru enggan berkomentar banyak soal rencana ini. Ia berdalih, ada banyak masalah lain yang masih harus diurusi pemerintah. "Saya lihat dulu. Jadi, belum bisa berkomentar keseluruhan rencana pembangunan itu," tutur Sri Mulyani .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News