JAKARTA. Mendekati masa selesai tugas, yakni 14 Mei 2015, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) alias Tim Anti Mafia Migas mulai tak kompak. Ada kubu yang ingin waktu penugasan tim terus diperpanjang hingga enam bulan ke depan. Namun,  ada pula yang menolak dengan beberapa alasan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku bakal memanggil tim tersebut pada Rabu (13/5). Pemanggilan sekaligus untuk memperjelas kelangsungan kerja tim tersebut.

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhi menyatakan, Menteri ESDM Sudirman memang meminta agar kerja tim terus diperpanjang. Namun, diantara anggota tim sendiri terjadi pro dan kontra. "Ada yang setuju, dan ada yang memilih tidak diperpanjang," ujar Fahmi ke KONTAN, Senin (11/5).

Salah satu yang tidak setuju untuk diperpanjang masa kerja tim ini adalah Faisal Basri. Sayang, Faisal sulit untuk dihubungi.

Fahmi sendiri setuju jika kerja Tim Reformasi Tata Kelola Migas diperpanjang enam bulan ke depan hingga akhir tahun 2015. Melalui perpanjangan kerja, tim bisa mengawal dan memastikan semua rekomendasi yang sudah dibuat dan dirumuskan tim bisa diterapkan oleh pemerintah.

Selain itu, tim juga masih bisa mengawal pembahasan rancangan undang-undang migas yang akan digodok DPR dan pemerintah. Harapannya, tim bisa memastikan tidak adanya penumpang gelap, seperti International Monetary Fund dan World Bank pada saat pembahasan UU Migas No. 22 tahun 2001 silam.

Selain itu, bila kerja tim di perpanjang, tim akan tetap memiliki kewenangan memanggil Pertamina, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Petral jika masih ada hal yang perlu mendapatkan masukan dan rekomendasi.

Sebaliknya, Fahmi membeberkan, bahwa kubu yang tidak ingin kerja tim diperpanjang berpendapat, bahwa tim sudah berhasil memasukan sejumlah anggota untuk menduduki posisi strategis dalam tata kelola migas. Sehingga, mereka bisa mengawal semua rekomendasi yang sudah disampaikan tim.

Misalnya, Daniel Purba kini menjadi Vice President Integrated Supply Chain  (ISC) PT Pertamina, Djoko Siswanto menjadi Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM dan Parulian Sihotang sebagai Deputi Pengendalian Keuangan, SKK Migas.

Selain itu, alasan sejumlah rekannya menolak perpanjangan karena menduga ada indikasi masuknya mafia baru yang akan menggantikan mafia lama. "Kemungkinan itu ada, namun mafia itu akan tetap sulit bermain karena kami akan membuat transparan, sehingga aktivitas perburuan rente menjadi sulit," tuturnya

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menyatakan, tim ini bersifat ad hoc, sehingga jika harus bubar tentu saja pemerintah bisa bekerja sendiri. "Saya tidak heran kalau banyak rekomendasi tidak diindahkan ESDM," kata dia. Pasalnya, sebagai tim ad hoc, tim hanya bersifat sementara saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan