KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan menteri kabinet Indonesia maju yang akan memimpin lima tahun mendatang. Menilik komposisi penempatan jajaran tim menteri ekonomi nyatanya diwarnai oleh partai politik (Parpol). 

Pilihan Presiden dalam jajaran menteri ekonomi yang berasal dari Parpol atau afiliasi Parpol di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dari Golkar, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dari PKB, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dari Golkar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dari PKB, Menteri Bappenas/PPN Suharso Monoarfa dari PPP, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang merupakan afiliasi Golkar.

Baca Juga: Tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju dipenuhi politisi, begini respons Sri Mulyani

Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, komposisi parpol dalam tim menteri ekonomi tidak dipungkiri memiliki kecenderungan intervensi dari parpol tiap pejabat pemerintahan baru tersebut. Sehingga, kepentingan kelompok tertentu bisa mengafiliasi independensi jajaran tim ekonomi. 

Enny mengamati sepanjang hari ini, testimoni dari mereka tidak nendang. Pernyataan yang dikeluarkan cenderung tidak mengilustrasikan kemampuan ekonomi mereka terhadap outlook perekonomian lima tahun ke depan. 

“Apalagi Menteri Bappenas baru, jawaban masih normatif. Respons pasar meragukan. ketika ditanya tidak ada jawaban yang responsif. Sebenarnya yang dibutuhkan di menteri ekonomi kemampuan mereka melakukan koordinasi dan melakukan eksekusi,” kata Enny kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Meski demikian, Enny memandang tidak semua tim ekonomi yang berasal dari Parpol tidak memiliki kompetensi di jabatannya. Ambil contoh, Airlangga yang memiliki latar belakang pengusaha dan dinilai mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik.

Namun, Enny memandang beban Menko Perekonomian one step level dari Menteri Perindustrian, sehingga diharapkan Airlangga harus dari Golkar agar bisa fokus mengerjakan tanggung jawabnya. Sehingga, independensi Airlangga dapat terjaga serta tidak punya konflik kepentingan.

Dari sisi menteri ekonomi yang berasal dari non-Parpol, Enny mengatakan juga ada yang salah tempat. Misalnya, Eric Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), padahal latar belakannya adalah sebagai pengusaha di bidang olahraga.

Baca Juga: Jabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini target Wishnutama

Namun demikian, Enny memandang terpilihnya Eric Tohir menjauhkan interfensi dari Parpol dalam posisi kementerian yang strategis tersebut. Catatan Enny, bisnis-bisnis di BUMN tidak hanya sekadar kepentingan asing, tapi harus bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi bukan malah menjadi beban.

“Selama ini, menjadi sapi perah karena terafiliasi partai, Eric Tohir harus mengubah pola pikir BUMN selama ini. Harus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dan bebas dari intervensi,” kata Enny.

Editor: Noverius Laoli