JAKARTA. Pemerintah harus mewaspadai laju inflasi tahun depan dengan cara memaksimalkan kinerja tim pengendali inflasi daerah yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kantor Menteri Perekonomian, dan pemerintah daerah. Sejauh ini tim pengendali inflasi daerah dinilai belum maksimal.

Ini terlihat dari inflasi yang sebagian besar kerap disumbang oleh daerah tertentu. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, kawasan Jakarta Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) rata-rata menyumbang inflasi hingga 37,65% dari inflasi keseluruhan. "Khusus Provinsi DKI Jakarta, andil Jakarta terhadap inflasi sebesar 22,49% dari bobot inflasi seluruhnya," kata Sidqi L.P Suyitno, Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, kepada KONTAN, Senin (28/11).

Selain Jabodetabek, daerah yang menyumbang inflasi umumnya kota-kota besar di Indonesia. Yakni Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Palembang. Daerah-daerah tersebut menyumbang inflasi hampir 60,97%.

Guna menjaga inflasi agar berada dalam batas yang masih bisa ditoleransi, peran tim pengendalian inflasi daerah sangat krusial. Sebab, titik awal upaya mengendalikan inflasi nasional berada di masing-masing daerah. "Kita harus memerangi inflasi dari daerah. Pengendali fungsi inflasi daerah harus maksimal lagi, khususnya DKI Jakarta," kata Sidqi.

Apalagi ke depan, pengendalian inflasi memiliki tantangan berat, khususnya soal pangan. Tahun depan beban inflasi diperkirakan akan meningkat karena ada kenaikan tarif sasar listrik (TDL) dan pasokan beras yang kemungkinan berkurang. Bappenas menyatakan, jika panen raya di bulan Maret 2012 sesuai target, inflasi tahun depan cenderung aman sesuai target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 sebesar 5,3%.

Bappenas telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi di daerah. Antara lain mendatangi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkait di daerah. Sayangnya secara umum tim pengendali inflasi ini kurang optimal.

Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengaku pernah diundang oleh tim pengendali inflasi daerah mewakili kampus. Erani menilai, problem tim ini ialah tidak memiliki wewenang mengikat dan memerintahkan pemerintah daerah agar menekan inflasi.

"Kalau mau efektif, saya kira perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, kalau perlu dijadikan koordinator. Di samping itu pemerintah daerah membuat pos anggaran untuk tim ini di daerah," kata Erani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.