KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan bahwa anggaran belanja negara perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. 

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613 triliun, namun jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mendukung target tersebut.

Drajad menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus mencatatkan pertumbuhan minimal 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Namun, dengan anggaran yang ada, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan 5,2%.

Baca Juga: Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi RI 8%, Butuh Belanja Negara Rp 4.000 Triliun

"Anggaran belanja Rp 3.600 triliun yang disiapkan Kementerian Keuangan tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di masa mendatang. Pada tahun 2025, pertumbuhan minimal harus mencapai 5,8% atau 5,9% sebagai landasan untuk mengejar 6%, 7%, dan akhirnya 8%," ujar Drajad dalam acara Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Drajad menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan 6% hingga 8%, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, sehingga total anggaran belanja negara mencapai Rp 4.000 triliun. 

Namun, penambahan anggaran ini tidak mudah, mengingat 45% dari pendapatan negara digunakan untuk pembayaran utang. Pada 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang berarti sekitar Rp 1.353 triliun akan dialokasikan untuk melunasi utang.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, Drajad mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, rencana ini masih belum banyak dibahas. Menurutnya, BPN harus melalui tiga transformasi, yaitu transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur, yang terakhir dinilai paling sulit.

Baca Juga: Indonesia Satu-satunya Negara Asia Pasifik yang Ekonominya Pulih Sebelum Pandemi

Selain itu, Drajad menekankan pentingnya pertumbuhan sektor swasta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia menyoroti perlunya perbaikan regulasi dan birokrasi, yang selama ini menjadi hambatan bagi sektor swasta untuk berkembang.

"Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit selalu ingin membuat peraturan, perizinan, dan pengawasan. Ini membuat segalanya menjadi rumit," tambah Drajad.

Di sisi lain, belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli