JAKARTA. Anggota Tim Transisi Akbar Faisal mengatakan, pihaknya akan menjalankan rekomendasi upaya pencegahan korupsi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya kata Akbar, sejauh ini peringatan dini dari KPK terkait tindak pidana korupsi selalu tapat. "Jadi mau tidak mau, apa yang direkomendasikan KPK akan kami pakai," kata Akbar di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/9). Akbar menilai, hal tersebut akan dilakukan demi menepis terjadinya tindak korupsi pada pemerintahan berikutnya. Apalagi, ditambah dengan pengesahan DPR terkait Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) yang dikembalikan kepada DPRD dinilai Akbar, berpotensi besar terjadi korupsi.
Lebih lanjut, Akbar mengatakan, pengalaman KPK yang memberi peringatan potensi korupsi selalu tepat. Contohnya kata dia, pada penyelenggaran ibadah haji yang kini tersangkut kasus korupsi. Padahal sebelumnya kata Akbar, penyelenggaraan ibadah haji mendapat sorotan khusus dari KPK melalui 49 rekomendasi terkait perbaikan regulasi penyelenggarannya. Sementara itu, Ketua Tim Transisi Rini Suwandi mengatakan, pihaknya ingin setiap kementerian pada pemerintahan Jokowi-JK, memiliki program antikorupsi. Oleh karena itu, pihaknya mulai membangun komunikasi dengan KPK dalam membuat program pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. "Nanti kami akan berkomunikasi terus dengan KPK, person in charge yang kita komunikasi terus karena ini mempersiapkan setiap kementerian ada preventive corruption (pencegahan korupsi)," ungkap dia.
