JAKARTA. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla Arif Budimanta menyatakan skema kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) menuai dampak sosial yang negatif. Arif mengungkapkan, berdasarkan kajian Tim Transisi, tidak jarang BLT menimbulkan kecemburuan sosial. Terjadi pula pembagian dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat miskin agar masyarakat yang lain pun memperoleh. “Model cash transfer (transfer tunai) itu seringkali menjadi sharing the pain, karena dibagi. Ada yang merasa tidak mampu minta menerima juga. Akhirnya dibagi dua pertiganya,” kata Arif di Rumah Cemara 19, Rabu (24/9). Arif menyatakan, skema BLT tidak bisa begitu saja dihapuskan. Bila tidak ada bantuan kepada masyarakat guna tetap mempertahankan daya belinya, maka angka kemiskinan dipastikan bertambah. Bantuan dana kepada masyarakat paling miskin tetap diberikan selama beberapa bulan, seiring munculnya program-program infrastruktur dan kebijakan penunjang lainnya. “Basis data jadi penting, itu yang sekarang kita coba kumpulkan. Ada target katakanlah 15,5 juta penerima, itu diberikan 3 sampai 6 bulan. Ini harus presisi. Kita tidak mau ada riak-riak persoalan,” ujar Arif. Saat ini tim transisi sedang mengumpulkan dan melakukan verifikasi data penduduk miskin dari lembaga terkait. Lembaga yang dimaksud antara lain Badan Pusat Statistik, Kementeriann Koordinator Kesejahteraan Rakyat, maupun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (Sakina Rakhma Diah Setiawan)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tim Transisi: BLT timbulkan dampak negatif
JAKARTA. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla Arif Budimanta menyatakan skema kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) menuai dampak sosial yang negatif. Arif mengungkapkan, berdasarkan kajian Tim Transisi, tidak jarang BLT menimbulkan kecemburuan sosial. Terjadi pula pembagian dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat miskin agar masyarakat yang lain pun memperoleh. “Model cash transfer (transfer tunai) itu seringkali menjadi sharing the pain, karena dibagi. Ada yang merasa tidak mampu minta menerima juga. Akhirnya dibagi dua pertiganya,” kata Arif di Rumah Cemara 19, Rabu (24/9). Arif menyatakan, skema BLT tidak bisa begitu saja dihapuskan. Bila tidak ada bantuan kepada masyarakat guna tetap mempertahankan daya belinya, maka angka kemiskinan dipastikan bertambah. Bantuan dana kepada masyarakat paling miskin tetap diberikan selama beberapa bulan, seiring munculnya program-program infrastruktur dan kebijakan penunjang lainnya. “Basis data jadi penting, itu yang sekarang kita coba kumpulkan. Ada target katakanlah 15,5 juta penerima, itu diberikan 3 sampai 6 bulan. Ini harus presisi. Kita tidak mau ada riak-riak persoalan,” ujar Arif. Saat ini tim transisi sedang mengumpulkan dan melakukan verifikasi data penduduk miskin dari lembaga terkait. Lembaga yang dimaksud antara lain Badan Pusat Statistik, Kementeriann Koordinator Kesejahteraan Rakyat, maupun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (Sakina Rakhma Diah Setiawan)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
