JAKARTA. Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla akan melobi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tinggal tersisa beberapa bulan ini dalam hal kebijakan fiskal APBN 2015.

"Kita ingin tahu apakah masih ada ruang fiskal di dalam APBN 2015 untuk bisa diprioritaskan program-program Jokowi-JK," ujar Andi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8).

Ruang fiskal ini, kata Andi, ialah untuk mendukung sejumlah program yang pernah dijanjikan oleh Jokowi selama masa kampenye, yakni Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Andi yang juga menjabat sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-JK itu mengatakan, Tim Transisi akan berhubungan dengan tim yang dibentuk oleh pemerintahan SBY.

BNP Paribas Asset Management Soroti Peluang Investasi 2026 untuk Pertumbuhan Ekonomi

SBY, sebut Andi, membentuk tim itu untuk memberi informasi ke Tim Transisi Jokowi-JK soal permasalahan birokrasi. Kendati demikian, lanjut Andi, komunikasi itu tak dapat dilakukan dalam waktu cepat. Sebab, empat deputi yang ada di Tim Transisi tengah membentuk kelompok kerja.

"Kita lengkapi struktur Tim Transisi ini dulu. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar, baru secara formal kita interaksi dengan tim pemerintahan SBY," lanjut Andi.

Sebelumnya, Jokowi telah meresmikan Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Transisi memiliki fungsi mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan Jokowi-JK, termasuk komposisi kabinet.

Dengan pembentukan Tim Transisi, Jokowi ingin transisi kepemimpinan kekuasaan dari SBY kepada dirinya berjalan dengan mulus. Rumah Transisi terdiri dari seorang ketua dengan empat deputi. Ketua Tim Transisi ialah Rini Soemarno. Lima staf deputi pembantu ialah Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.

Sebelumnya, Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi, Firmanzah, mengungkapkan, untuk RAPBN 2015, pemerintahan saat inilah yang paling berwenang dalam menyusunnya. Pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 pun akan tetap dilaksanakan pada 16 Agustus 2014.

Hanya, kata Firmanzah, pemerintahan SBY juga akan melakukan koordinasi dengan presiden dan wakil presiden terpilih. "Untuk RAPBN 2015, Presiden SBY dan Menteri Keuangan sampaikan akan hormati presiden terpilih sehingga RAPBN 2015 disusun berdasarkan baseline. Itu pokok-pokoknya," kata Firmanzah saat dihubungi, Jumat (1/8/2014).

Dengan hanya menetapkan anggaran berdasarkan kebutuhan rutin pemerintahan itu, ujarnya, SBY memberikan keleluasaan bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Apabila presiden dan wakil presiden terpilih ingin mengimplementasikan visi dan misinya, Firmanzah menuturkan, hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada RAPBN-P 2015.

"Presiden berikutnya bisa melakukan penyesuaian dalam APBN, bisa dilakukan dengan perubahan APBN yang dipercepat," katanya (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News