JAKARTA. Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat menyayangkan keputusan anggota DPR yang memilih Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Anggota Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faisal mengatakan, Pilkada melalui DPRD berpotensi besar terjadinya korupsi.

"Sayang sekali ya tadi malam, akhirnya DPR memilih untuk kembali ke DPRD pemilihan untuk bupati maupun gubernur. Jadi peluang untuk terjadinya korupsi itu menjadi lebih besar," kata dia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (26/9).

Seperti diketahui, Tim Transisi hari ini mendatangi Kantor KPK untuk memenuhi undagan dari pimpinan KPK. Selain Akbar, hadir pula Ketua Tim Transisi Rini M Soemarno, Anies Baswedan, Andi Widjajanto, dan Eko Putro Sanjoyo.

Yuk Liburan Hemat hingga Rp5 Juta dengan Kartu Debit Utama Jenius Visa (m-Card)

Lebih lanjut menurut Akbar, Tim Transisi menggandeng KPK dalam pemerintahan berikutnya demi mencegah terjadinya korupsi. Hal tersebut kata Akbar, dilakukan sebagai salah satu upaya agar pemerintahan baru nantinya tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan.

"Kita sangat ingin melibatkan KPK dalam pemerintahan ke depan. kita tidak ingin kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu," tambahnya.

DPR melalui sidang paripurna akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pilkada yang memuat pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hasil itu didapatkan melalui voting anggota, dengan total 361 suara, yang terdiri dari 135 anggota DPR mendukung Pilkada langsung dan 226 anggota DPR mendukung Pilkada tidak langsung.

Sementara Fraksi Demokrat yang semula mendukung Pilkada langsung dengan syarat lalu memilih walkout ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB dan Hanura.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan