JAKARTA. Wakil Ketua tim transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Dia pun meyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan ruang kepada Jokowi-JK dalam penyusunan anggaran tersebut.

Hasto menyebutkan, Presiden SBY dan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan akan melibatkan pemerintahan mendatang setelah putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan. "Melibatkan secara aktif dalam penyusunan APBN untuk pemerintah baru. Jadi nanti ruang berinteraksi akan besar," kata Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Rumah Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Sementara itu, Wakil Ketua tim transisi lainnya, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Finalnya nanti setelah tanggal 22 (Agustus). (Pembicaraan) informal semua," ujar Rektor Universitas Paramadina non-aktif itu.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Firmanzah mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bisa memaksakan program-programnya masuk dalam RAPBN 2015.

Firmanzah menilai, jika pemerintah tiba-tiba memasukkan program Jokowi-JK dalam APBN 2015, maka bisa langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu mengatakan, program Jokowi-JK baru bisa dimasukkan pada RAPBN Perubahan 2015. Sementara itu, dia mengatakan, pemerintah baru paling cepat memajukan RAPBN-P 2015 pada 2 Januari 2015. (Rahmat Fiansyah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa